Senator M. Nuh Minta Pemerintah Kaji Serius Soal Rencana Penghematan, Singgung MBG

RAJAMEDIA.CO - Jakarta - Anggota DPD RI KH Muhammad Nuh, MSP., angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan penghematan bahan bakar minyak (BBM) imbas perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.

Di antara skenario itu adalah pengurangan hari kerja, penerapan hari kerja dari rumah atau work from home (WFH), hingga opsi pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen untuk penghematan anggaran.

Anggota Komite IV DPD yang membidangi ekonomi ini tidak menampik dampak dari semakin meningkatnya eskalasi di Timur Tengah terlebih dengan keputusan Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar seperlima perdagangan minyak dunia.

Dia mengakui kekhawatiran terhadap ketersediaan pasokan minyak hingga gejolak harga kini menghantui dunia, termasuk Indonesia. Mengingat sekitar 20 persen minyak mentah Indonesia diimpor dari kawasan tersebut.

"Tentang adanya dampak perang, apalagi (Selat Hormuz) itu jalur perdagangan terutama minyak, tentu tidak bisa kita pungkiri. Para analis, para pakar di bidang ekonomi global pasti akan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif," jelasnya saat dihubungi Raja Media Network (RMN) sesaat lalu (Selasa, 17/3/2026).

Kaji Semua Opsi

Meski demikian, menurut senator asal Sumatera Utara ini, perlu kajian serius dengan melibatkan semua pihak sebelum pemerintah mengambil langkah untuk melakukan penghematan energi tersebut. Terutama terkait opsi pengurangan hari kerja dan penerapan WFH. Karena ini akan memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan publik kalau diterapkan.

“Apakah kita harus cepat begitu bereaksi ataukah kita bisa menghemat atau melakukan efisiensi dengan pendekatan lain. Jadi perlu pembicaraan yang lebih rinci dengan DPR, lembaga-lembaga lain termasuk para ahli, para pakar di bidang ekonomi,” sambungnya.

Evaluasi Anggaran MBG

Demikian pula dengan wacana pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen sebagai langkah penghematan imbas perang Iran melawan AS-Israel, dia juga menekankan, harus melalui kajian yang komprehensif. Menurutnya, akan lebih baik kalau pemerintah menyisir dan merealokasi anggaran-anggaran yang selama ini tidak efektif penggunaannya.

"Katakanlah anggaran-anggaran yang ada penggunaannya, perlu efektif. Jangan sampai hal-hal yang sangat penting seperti untuk pendidikan umpamanya atau juga kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang lain terkurangi (anggarannya)," katanya menekankan.

Dia menyontohkan dengan anggaran pogram Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, di tengah kini menguatnya wacana penghematan, anggaran jumbo MBG itu lebih layak untuk dikaji ulang.

"Sekarang sudah mulai banyak (yang mengemuka terkait anggaran yang tidak efisien). Satu contoh, dana yang terlalu besar untuk MBG. Nah, apakah itu harus dipertahankan atau perlu dievaluasi sehingga penggunaannya akan lebih efektif. Jadi ini pentinglah dikaji secara bersama-sama," demikian KH Muhammad Nuh.

Arahan Presiden

Sebelumnya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Presiden Prabowo mengatakan beberapa negara telah melakukan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi situasi konflik di Timur Tengah.

"Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Banyak negara-negara sudah melakukan langkah-langkah," kata dia.

Prabowo mengungkapkan Pemerintah Pakistan misalnya memandang situasi saat ini sudah kritis. Sehingga negara tersebut melakukan sejumlah langkah penghematan. Seperti penerapan WFH, pengurangan hari kerja, hingga pemotongan gaji menteri-menteri dan anggota DPR. Penyesuaian anggaran ini untuk membantu masyarakat lemah.

Pakistan juga memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian dan mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat. Pakistan juga menghentikan semua belanja asing, belanja kendaraan, belanja mebel dan semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan.

"Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri mereka kurangi tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi, mereka pindah ke online. Kemudian, semua sekolah berhenti untuk dua minggu, ya ini mungkin menghadapi Idul Fitri," katanya.

Prabowo mengatakan apa yang dilakukan pemerintah Pakistan menjadi contoh dalam menghadapi situasi krisis. Dia pun meminta agar langkah-langkah terkait itu perlu dikaji dalam upaya melakukan penghematan.

"Saya kira kita bisa mengkaji masalah ini. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat tapi tetep kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kira tidak tambah," tandas Prabowo.