Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

RUU Pemilu Jadi Bom Waktu, Perludem: Jangan Sampai Dibahas Saat 'Sudah Kepentok'!

Laporan: Tim Redaksi
Senin, 27 Januari 2025 | 07:48 WIB
Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. [Foto: Repro/RMN]
Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. [Foto: Repro/RMN]

RAJAMEDIA.CO - Jakarta - Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu mendesak untuk segera dilakukan.


Menurutnya, jika pembahasan ini ditunda, Pemerintah dan DPR berisiko kehabisan waktu untuk menyelesaikan proses bersama para pemangku kepentingan terkait.


"RUU Pemilu merupakan instrumen penting untuk merekayasa sistem elektoral yang mewujudkan pemilu konstitusional, jujur, adil, dan demokratis. Jika ditunda terlalu lama, pembahasannya bisa terburu-buru dan tidak melibatkan partisipasi yang bermakna," ujar Titi dalam keterangannya, Minggu (26/1).


Ia menegaskan bahwa pembahasan membutuhkan waktu panjang untuk memastikan semua pihak terlibat secara signifikan, mengingat luasnya cakupan materi dalam UU Pemilu.


Momentum Pasca-Pemilu

 

Titi menjelaskan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk membahas RUU Pemilu. Indonesia baru saja menyelesaikan siklus pemilu, sehingga periode pasca-elektoral dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi, audit, dan kajian mendalam terhadap penyelenggaraan pemilu sebelumnya.


Ia juga menyarankan agar pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara bersamaan dengan revisi UU Partai Politik untuk menciptakan sinkronisasi antara kedua undang-undang tersebut. Hal ini penting untuk memastikan aturan yang lebih koheren dan terintegrasi dalam pengelolaan sistem pemilu.


Kebutuhan Mendesak untuk KPU dan Bawaslu

 

Titi juga mengingatkan urgensi pembahasan UU Pemilu yang baru terkait dengan masa jabatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan berakhir pada April 2027.


Proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu dijadwalkan dimulai pada akhir 2026, sehingga UU Pemilu yang baru idealnya sudah rampung pada awal 2026.


"Dengan UU Pemilu yang baru, diharapkan ada perbaikan mekanisme dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Ini penting untuk menjamin independensi dan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan," jelas Titi.


"Perludem mendorong Pemerintah dan DPR agar memprioritaskan pembahasan RUU Pemilu dan tidak menundanya hingga mendekati jadwal pemilu berikutnya," pungkasnya.


Menurut Titi, langkah proaktif ini akan memastikan adanya regulasi yang lebih baik, adil, dan mampu mengakomodasi perubahan dinamika politik di Indonesia.rajamedia

Komentar: