Prabowo Perintahkan Percepatan Program Prioritas, Hilangkan Hambatan Birokrasi!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Ratas - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/9/2025). 
 

Rapat yang membahas percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah ini menghasilkan instruksi tegas dari Presiden untuk menghilangkan hambatan birokrasi.
 

Arahan Presiden: "Tidak Boleh Ada Hambatan dengan Alasan Kertas"
 

Usai mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan arahan Presiden terkait percepatan birokrasi. "Arahan beliau semua program harus dipercepat pelaksanaannya, tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah, apa gitu ya," ujar Menko Zulhas.
 

Fokus pada Dua Agenda Besar Sektor Pangan
 

Dalam sektor pangan, pemerintah berfokus pada dua agenda besar:

1. Optimalisasi lahan pertanian yang sudah berproduksi
 

2. Pembangunan lahan baru untuk sawah di beberapa wilayah
 

"Khusus Wanam Papua, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan wilayah lainnya. Khusus Wanam tadi sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi. Tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya," jelas Zulhas.
 

Perhatian pada Ketersediaan Protein dan Tambak
 

Tak hanya berfokus pada karbohidrat, pemerintah juga memberi perhatian pada ketersediaan protein. Kementerian Kelautan dan Perikanan direncanakan akan membangun 20 ribu hektare tambak dalam tahun ini.
 

"Itu juga diminta untuk dipercepat tahun ini dan tahun depan harus bisa diselesaikan 20 ribu dulu dari target 70 ribu hektare," katanya.
 

Percepatan Program Koperasi Desa dan Kampung Nelayan
 

Selain pangan, percepatan juga akan dilakukan pada program Koperasi Desa Merah Putih dan program Kampung Nelayan atau Desa Nelayan yang tahun ini ditargetkan mencapai 100 desa.
 

Instruksi Presiden ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat implementasi berbagai program prioritas yang telah dicanangkan, dengan penekanan pada efisiensi birokrasi dan penghapusan hambatan administratif yang tidak perlu.