Prabowo Perintahkan Usut Tuntas Karhutla, Izin Perusahaan Pelanggar Siap Dicabut

RAJAMEDIA.CO – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum dan kementerian terkait mengusut tuntas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk dugaan keterlibatan manusia dan korporasi. Presiden menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar hukum.
 

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna bertajuk Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
 

Presiden meminta kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, dan unsur intelijen memperkuat penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
 

“Saya minta kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, dibantu TNI, dibantu intelijen untuk selidiki karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab,” ujar Prabowo.
 

Menurut Presiden, hasil penyelidikan di lapangan menunjukkan bahwa karhutla tidak semata-mata disebabkan faktor alam. Dugaan keterlibatan manusia dan korporasi harus ditelusuri secara menyeluruh agar penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat.
 

Prabowo: Karhutla Bukan Kejahatan Biasa
 

Prabowo menilai pembakaran hutan dan lahan yang disengaja merupakan persoalan serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.
 

Asap akibat karhutla dapat mengancam kesehatan jutaan warga. Karena itu, Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah tidak menangani persoalan tersebut secara rutin tanpa langkah penindakan yang lebih tegas.
 

“Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita,” tegas Prabowo.
 

Presiden juga menyinggung tindakan oknum yang diduga sengaja membakar hutan dan lahan. Ia menggunakan istilah terorisme lingkungan untuk menggambarkan keseriusan tindakan yang membahayakan masyarakat tersebut.
 

Prabowo menegaskan, pemerintah akan meningkatkan penanganan karhutla sekaligus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat.
 

Izin Perusahaan Pelanggar Bisa Dicabut
 

Selain meminta penyelidikan menyeluruh, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
 

Menurut Prabowo, penindakan harus didasarkan pada bukti yang jelas dan melalui proses yang cermat. Jika pelanggaran terbukti, pencabutan izin usaha menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh sesuai ketentuan hukum.
 

“Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar,” ungkapnya.
 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah ingin memperkuat pertanggungjawaban hukum dalam penanganan kejahatan lingkungan, termasuk terhadap korporasi yang terbukti terlibat.
 

Penegakan hukum juga diharapkan memberikan efek jera agar praktik pembakaran hutan dan lahan tidak terus berulang.
 

Prabowo Tegaskan Politik Persatuan Nasional
 

Dalam sidang kabinet yang sama, Prabowo turut menyoroti pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.
 

Presiden mengingatkan bahwa perjalanan sejarah bangsa diwarnai berbagai pemberontakan, kerusuhan, dan upaya adu domba. Namun, Indonesia tetap mampu mempertahankan keutuhan nasional.
 

Prabowo menegaskan bahwa politik persatuan menjadi salah satu prinsip yang ingin dijalankannya dalam memimpin pemerintahan.
 

“Rakyat kita semakin pandai, pemimpin-pemimpin kita di ujungnya akan menjaga persatuan dan itulah yang sekarang saya jalankan, politik saya adalah politik persatuan nasional, saya ingin merangkul semua kekuatan,” kata Prabowo.
 

Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengesampingkan perbedaan demi kepentingan rakyat yang lebih besar, terutama dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera.
 

Keberagaman Harus Dijaga Berdasarkan Pancasila
 

Prabowo juga mengajak masyarakat menjaga kehidupan yang damai, saling menghormati, dan berlandaskan Pancasila.
 

Menurut Presiden, perbedaan agama, suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya merupakan kekayaan nasional yang harus dipelihara bersama.
 

Ia meminta masyarakat tidak menjadikan keberagaman sebagai sumber perpecahan, melainkan sebagai kekuatan untuk membangun Indonesia.
 

“Kita berbeda agama, mari kita jaga semua agama. Kita berbeda suku, mari kita menjaga semua suku, kita hormati semua suku,” ujar Prabowo.
 

Presiden menegaskan bahwa sikap saling menghormati dan mendukung menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.
 

Penegakan Hukum dan Persatuan Jadi Pesan Utama
 

Arahan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut menekankan dua agenda penting pemerintah: memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan dan menjaga persatuan nasional.
 

Di satu sisi, pemerintah dituntut bertindak tegas terhadap pihak yang terbukti merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Di sisi lain, seluruh elemen bangsa perlu menjaga keharmonisan di tengah keberagaman.
 

Pesan tersebut menempatkan perlindungan lingkungan dan persatuan sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional.
 

Bagi Prabowo, menjaga hutan berarti melindungi kehidupan rakyat, sedangkan merawat persatuan berarti menjaga masa depan Indonesia.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.