Politisi NasDem Tolak Usulan Koalisi Permanen: 'Bisa Bebekin Demokrasi, Nggak Urgen!'

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam - Usulan untuk mengatur koalisi permanen dalam revisi Undang-Undang Pemilu mendapat penolakan tegas dari politikus Partai NasDem. 
 

Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menilai gagasan itu tidak mendesak, berisiko membatasi fleksibilitas demokrasi, dan justru bisa mengerdilkan dinamika politik yang sehat di Indonesia.
 

Dalam keterangannya, Rabu (10/12), Bey menegaskan bahwa fokus revisi UU Pemilu seharusnya pada perbaikan tata kelola penyelenggara pemilu, bukan mengatur hubungan politik antarpartai.
 

“Pola koalisi diatur dalam undang-undang akan membatasi fleksibilitas demokrasi yang menjadi kekuatan sistem politik Indonesia,” tegas Bey.
 

Dinamika Politik Selalu Berbeda, Koalisi Belum Tentu Sefrekuensi
 

Bey menyoroti bahwa dalam pembahasan isu-isu fundamental seperti ambang batas parlemen saja, setiap partai kerap memiliki sikap berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa koalisi tidak selalu sejalan.
 

“Koalisi belum tentu sefrekuensi. Masih ada kepentingan-kepentingan yang perlu dinegosiasikan bersama,” ujarnya.
 

Ia menilai yang lebih dibutuhkan saat ini adalah konsistensi menjaga pemilu yang terbuka, inklusif, dan memberi ruang kompetisi sehat, bukan mematok koalisi secara permanen.
 

Prabowo Sudah Ciptakan Stabilitas Tanpa Koalisi Permanen
 

Menurut Bey, Indonesia tidak membutuhkan aturan koalisi kaku karena stabilitas politik sudah tercipta berjiwa kenegarawanan Presiden Prabowo Subianto.
 

“Jiwa kenegarawan itu sudah dimiliki Presiden Prabowo. Beliau merangkul tidak hanya partai pendukung, tapi seluruh partai,” katanya.
 

Ia mencontohkan, sejumlah agenda besar pemerintah dapat berjalan karena seluruh fraksi memiliki pandangan yang sama terkait kepentingan rakyat, meski tidak terikat dalam koalisi permanen.
 

Kritik Tetap Ada, Tapi Fokus pada Implementasi Kebijakan
 

Meski mendukung pemerintahan, Bey menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR tetap berjalan. Namun, kritik yang muncul lebih banyak diarahkan pada tingkat implementasi kebijakan oleh kementerian.
 

“Jangan sampai program bagus dari Presiden tidak bisa diterjemahkan dengan baik oleh para menterinya,” ujarnya.
 

Pernyataan Bey ini menunjukkan bahwa di internal partai pendukung pemerintah pun, gagasan koalisi permanen masih menuai resistensi. Mereka lebih memilih sistem yang dinamis, di mana stabilitas dibangun melalui konsensus dan jiwa kenegarawanan, bukan melalui ikatan hukum yang kaku.