PHK Massal Ancam Bali, Puan Desak Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Nasional!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tajam gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kian mengganas di Bali. Ia mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan dan tidak membiarkan Pulau Dewata menghadapi krisis ketenagakerjaan sendirian.
 

“Gelombang PHK yang juga melanda daerah pariwisata seperti Bali menjadi bukti bahwa sektor ketenagakerjaan di Indonesia sedang rapuh. Pemerintah harus segera bertindak nyata menyelamatkan tenaga kerja kita,” ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).
 

Dari Hotel ke Pabrik, PHK Makin Meluas
 

Data menunjukkan sekitar 100 pekerja sektor pariwisata di Bali telah kehilangan pekerjaan sejak awal 2025. Mereka berasal dari salah satu hotel besar di Badung yang terpaksa merumahkan karyawannya akibat lesunya kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
 

Tak berhenti di sana, gelombang PHK juga menyasar industri manufaktur. Sebanyak 70 karyawan PT Coca Cola Bottling Indonesia yang berlokasi di Mengwi, Badung, dipastikan terkena PHK. Pabrik tersebut bakal tutup permanen per 1 Juli 2025.
 

Krisis Bukan Sporadis, tapi Sistemik
 

Puan menegaskan bahwa gelombang PHK yang terjadi bukanlah kejadian sporadis, melainkan cermin kerapuhan struktur ketenagakerjaan nasional. Terutama di daerah yang terlalu bergantung pada satu sektor ekonomi.
 

“Badai PHK terjadi karena sebab-akibat yang jelas. Pemerintah harus menjawab tantangan ini dengan kebijakan konkret, bukan sekadar narasi di atas kertas,” tegas Puan.
 

Menurut Puan, efek domino dari PHK akan berdampak pada lesunya ekonomi lokal. 

 

“Ketika ribuan orang kehilangan pekerjaan, daya beli ambruk, ekonomi stagnan. Ini bukan teori. Ini kenyataan yang harus dihadapi rakyat setiap hari,” imbuhnya.
 

Desak Pembentukan Gugus Tugas Nasional
 

Sebagai solusi, Puan mendorong pembentukan Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK yang bekerja lintas kementerian dan fokus pada daerah-daerah terdampak seperti Bali, Batam, dan kawasan industri lainnya.
 

Ia juga menyoroti absennya skema pelatihan ulang (reskilling) dan minimnya dukungan bagi eks pekerja yang banting setir ke sektor informal.
 

Minta Integrasi Program dan Insentif Khusus
 

Lebih lanjut, Puan meminta agar program Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pariwisata segera diintegrasikan. Utamanya untuk pelatihan digital, peralihan sektor kerja, hingga penguatan UMKM berbasis pariwisata.
 

“Sektor hospitality dan manufaktur perlu diberi insentif khusus karena terbukti menyerap banyak tenaga kerja. Jangan samakan belanja untuk birokrasi dengan belanja yang punya multiplier effect tinggi seperti MICE,” paparnya.
 

“Negara Jangan Cuma Pandai di Panggung”
 

Puan menegaskan bahwa PHK bukan sekadar data statistik, tapi soal keutuhan sosial dan psikologis jutaan keluarga. Negara harus hadir, bukan sekadar tampil di panggung konferensi.
 

“Kalau negara gagal melindungi pekerja di saat krisis seperti ini, kepercayaan publik akan runtuh. Jangan biarkan narasi pertumbuhan ekonomi hanya ramai di pusat tapi hening di daerah,” tutupnya.