Pemerintah Siaga Penuh! El Nino Diprediksi Hantam Indonesia hingga 2027

RAJAMEDIA.CO — Jakarta —  Pemerintah mulai memasang alarm siaga menghadapi ancaman fenomena iklim El Niño yang diprediksi bakal menghantam Indonesia mulai pertengahan tahun 2026.
 

Ancaman kemarau panjang, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini menjadi fokus perhatian nasional.
 

Pemerintah pun bergerak cepat menyusun strategi mitigasi besar-besaran agar dampak El Nino tidak melumpuhkan sektor pangan, energi, hingga kesehatan masyarakat.
 

El Nino Bisa Bertahan Sampai 2027
 

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan El Nino mulai memengaruhi iklim Indonesia sejak Juni 2026 dan berpotensi bertahan hingga Maret bahkan Mei 2027.
 

Dampaknya diperkirakan cukup serius.
 

Mulai dari musim kemarau yang lebih panjang, suhu udara yang meningkat tajam, hingga penurunan curah hujan secara drastis di berbagai wilayah Indonesia.
 

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus agar seluruh jajaran pemerintah melakukan langkah antisipasi sejak dini.
 

“Bapak Presiden memberikan arahan kepada BMKG agar memperkuat operasi modifikasi cuaca sehingga kita dapat mengantisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino sebaik mungkin,” ujar Faisal.
 

Hujan Buatan Jadi Senjata Utama
 

Salah satu strategi utama yang kini disiapkan pemerintah adalah memperluas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan.
 

Langkah ini difokuskan pada daerah-daerah rawan kekeringan untuk menjaga cadangan air nasional tetap aman sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
 

Pemerintah berupaya mempertahankan volume air di bendungan, waduk, embung, hingga kawasan tangkapan air agar tidak mengalami penyusutan ekstrem.
 

Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling diwaspadai karena sangat bergantung pada ketersediaan hujan dan air irigasi.
 

Karhutla Jadi Ancaman Besar
 

Selain ancaman kekeringan, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang biasanya meningkat saat musim kering ekstrem.
 

BMKG bersama kementerian terkait kini mulai memetakan titik panas di berbagai wilayah, terutama pada lahan gambut di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
 

Enam provinsi disebut masuk kategori prioritas pengawasan ketat.
 

“Terdapat enam provinsi yang menjadi fokus pengendalian karhutla, di antaranya Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan,” kata Faisal.
 

Lahan Gambut Dipantau Ketat
 

Dalam strategi mitigasi kali ini, pemerintah memanfaatkan teknologi pemantauan kondisi air tanah secara real time.
 

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup digunakan untuk memantau kelembapan lahan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau.
 

Jika permukaan air tanah mulai turun di bawah batas aman, operasi hujan buatan akan segera dilakukan untuk menjaga kelembapan gambut dan mencegah munculnya titik api.
 

Pemerintah Tak Mau Sejarah Kelam Terulang
 

Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
 

Karena itu, koordinasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah kini dipercepat.
 

Pemerintah tak ingin pengalaman buruk El Nino sebelumnya kembali terulang — mulai dari krisis pangan, gagal panen, hingga kabut asap yang sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat di berbagai daerah.
 

Kali ini, pemerintah ingin bergerak lebih cepat sebelum ancaman benar-benar membesar.