PDIP Dukung Bencana Banjir Sumatra Ditingkatkan Jadi Bencana Nasional

RAJAMEDIA.CO - Bandung Barat, Bencana Nasional - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya mendukung agar bencana banjir dan longsor di Sumatra ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional. 
 

Pernyataan ini disampaikan Hasto saat diwawancarai di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).
 

Dukungan itu berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterima PDIP melalui personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) yang dikirim ke berbagai daerah terdampak. 
 

"Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional," katanya.
 

Dukungan Politik untuk Percepat Penanganan & Bangun Kesadaran Bersama
 

Hasto menjelaskan bahwa dengan menetapkan status bencana nasional, akan terbangun kesadaran kolektif bahwa bencana ini harus dicegah dan dimitigasi secara bersama-sama. Pendekatan gotong royong, menurutnya, menjadi kunci dalam merancang penanganan yang komprehensif.
 

"Inilah yang kemudian kita dorong dan tidak ada salahnya aspirasi dari masyarakat untuk mencanangkan ini sebagai bencana nasional. Kita dengarkan agar ini memberikan dukungan politik bagi pemerintah di dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana secara cepat dan efektif," tutur Hasto.
 

PDIP, kata dia, siap mendukung kerja-kerja mitigasi pemerintah sebagai gerak cepat mengatasi dampak bencana yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
 

Soroti Akar Masalah: Kebijakan Tak Terkendali & Alih Fungsi Lahan
 

Di sisi lain, Hasto secara tegas menyoroti akar masalah bencana ini sebagai bencana ekologis. Ia menilai banjir bandang yang terjadi menunjukkan adanya kebijakan yang tidak terkendali, khususnya dalam hal alih fungsi lahan.
 

"Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres. Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama, langkah koreksi secara menyeluruh dari hulunya dari aspek kebijakan dan hilirnya adalah partisipasi dari rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama," katanya.
 

Dukung Kebijakan Pro-Lingkungan & Moratorium Hutan
 

Sebagai langkah konkret, PDIP mendorong kebijakan-kebijakan yang pro-lingkungan. Hasto menyebut pentingnya menjaga hutan sebagai paru-paru dunia dan menghentikan konversi hutan menjadi lahan sawit secara tidak terkendali.
 

"Bagaimana hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga, sungai sebagai halaman depan kita, bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan," tegasnya.
 

Pernyataan Hasto ini menegaskan posisi PDIP tidak hanya pada penanganan darurat, tetapi juga pada upaya struktural mengatasi penyebab bencana. 
 

Dukungan untuk menetapkan status bencana nasional diharapkan dapat mempercepat alokasi sumber daya dan koordinasi lintas sektor, sementara kritik terhadap kebijakan lingkungan diarahkan sebagai masukan korektif jangka panjang.