Komisi XI DPR RI Soroti Opsi Pangkas Anggaran MBG

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator — Wacana pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penundaan sebagian proyek infrastruktur multi-years mulai mengemuka di tengah potensi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini dipertimbangkan pemerintah jika lonjakan harga minyak dunia memicu pelebaran defisit fiskal yang berpotensi melampaui batas aman 3 persen.
 

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global, terutama akibat gejolak geopolitik yang berdampak pada harga energi.
 

DPR: Disiplin Fiskal Harus Dijaga
 

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menilai opsi penyesuaian belanja negara perlu dipertimbangkan secara rasional untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan stabilitas APBN.
 

Menurutnya, kondisi defisit anggaran saat ini sudah berada pada level yang cukup mengkhawatirkan.
 

“Defisit APBN kita memang sudah semakin mengkhawatirkan. Defisit APBN 2025 sebesar 2,96 persen saja merupakan yang tertinggi pasca-era reformasi, dengan mengecualikan masa pandemi,” ujar Anis dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).
 

Target Pajak Dinilai Terlalu Tinggi
 

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera yang juga duduk di Badan Anggaran DPR itu menilai potensi pelebaran defisit tidak hanya disebabkan oleh lonjakan harga minyak dunia.
 

Ia menyoroti asumsi pertumbuhan penerimaan pajak dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar 21,5 persen, jauh di atas tingkat pertumbuhan alami penerimaan pajak yang berada di kisaran 7,5 persen.
 

Menurutnya, jika target penerimaan tersebut tidak tercapai, maka defisit anggaran berpotensi melewati batas aman yang telah ditetapkan pemerintah.
 

Anggaran MBG Jadi Sorotan
 

Dalam analisisnya, Anis menyebut opsi pemangkasan anggaran program MBG cukup rasional karena nilai program tersebut sangat besar, mencapai sekitar Rp335 triliun.
 

Selain itu, lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings juga menyoroti program tersebut karena dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap belanja negara.
 

Pemerintah sendiri disebut telah melakukan simulasi risiko jika harga minyak dunia melonjak hingga sekitar 92 dolar AS per barel akibat eskalasi konflik global.
 

Lembaga Pemeringkat Ingatkan Risiko Fiskal
 

Anis juga mengingatkan bahwa sejumlah lembaga pemeringkat internasional telah memberi perhatian terhadap kondisi fiskal Indonesia.
 

Moody's Investors Service sebelumnya menyoroti potensi risiko fiskal, sementara Fitch memperkirakan defisit anggaran Indonesia pada 2026 bisa mencapai sekitar 2,9 persen—lebih tinggi dari target APBN sebesar 2,69 persen.
 

Karena itu, menurutnya pemerintah perlu mengantisipasi berbagai skenario yang bisa memicu pelebaran defisit, baik dari faktor internal maupun eksternal.
 

Jangan Tekan Daya Beli Rakyat
 

Di sisi lain, Anis mengingatkan agar kebijakan penyesuaian fiskal tidak menambah beban masyarakat.
 

Ia menilai opsi menaikkan administered price seperti harga BBM, LPG, maupun tarif listrik justru berpotensi menekan daya beli masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya pulih.
 

Menurutnya, penyesuaian melalui pemangkasan sebagian anggaran program MBG serta penundaan proyek infrastruktur multi-years bisa menjadi langkah yang lebih rasional untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa memperberat kondisi ekonomi masyarakat.