Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

PDIP Beberkan 8 Tantangan RI Saat Ini, Krisis Teladan hingga 'Robohnya' Hukum!

Laporan: Firman
Selasa, 13 Januari 2026 | 08:02 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soeakrnoputri saat memberikan amanat di apat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP Tahun 2026 di Anco, Jakarta - Dok X PDIP -
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soeakrnoputri saat memberikan amanat di apat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP Tahun 2026 di Anco, Jakarta - Dok X PDIP -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam - Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, membeberkan setidaknya ada delapan tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Hal ini disampaikannya dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).

"PDIP menyadari tantangan masa depan tidak mudah. Setidaknya ada delapan tantangan utama," kata Jamaluddin saat membacakan naskah Rekomendasi Eksternal.
 

Delapan tantangan itu disebutkan secara berurutan, mulai dari krisis keteladanan bernegara hingga ancaman geopolitik global.

Dari Krisis Teladan Hingga Kerusakan Ekologi

Dua tantangan pertama yang dipaparkan Jamaluddin adalah krisis keteladanan bernegara akibat penyelewengan etika dan tata perilaku, serta bencana ekologis yang disebut sebagai dampak dari kesalahan kebijakan tata ruang, konversi hutan tak terkendali, dan industrialisasi ekonomi ekstraktif.

"(Ada) bencana dan malapetaka ekologis sebagai dampak dari kesalahan kebijakan tata ruang, konversi hutan yang tidak terkendali, hingga industrialisasi ekonomi ekstraktif," ujarnya.
 

Hukum 'Roboh' dan Ancaman Otoritarian Populis

Tantangan ketiga dan keempat yang disoroti adalah robohnya supremasi hukum yang dianggap membuat hukum kehilangan ruh kemanusiaan, serta persoalan ekonomi sistemik seperti keterbatasan fiskal, utang luar negeri, korupsi, dan de-industrialisasi.

Lebih keras lagi, PDIP memberikan catatan terhadap bekerjanya otoritarian populis yang disebut membungkam suara kritis, mengabaikan mekanisme check and balances, dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan negara atau abuse of power.

Tata Kelola Buruk hingga Ancaman Global

Tantangan selanjutnya adalah pelanggaran tata kelola pemerintahan yang baik serta praktik politik tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.

Sebagai poin terakhir, tantangan disebut datang dari pertarungan geopolitik global yang membangkitkan kembali neo-otoritarianisme dan neo-imperialisme.

PDIP Tegaskan Berdiri di Atas Kebenaran

Seluruh persoalan ini dijawab PDIP melalui tema Rakernas "Satyam Eva Jayate" yang berarti "kebenaran pasti menang". Jamaluddin menegaskan sikap politik PDIP berpijak pada ideologi Pancasila dengan semangat kelahiran 1 Juni 1945.
 

"Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Raya yang diamanahkan oleh Bung Karno dan para pendiri republik, PDIP menempatkan etika-moral, keteladanan, dan kebenaran hakiki sebagai pandu perjuangan politik," pungkasnya.rajamedia

Komentar: