Menteri PKP Gandeng BPJS Ketenagakerjaan: Percepat Akses Rumah Layak Bagi Pekerja

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Perumahan Rakyat — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus tancap gas! Bersama BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah menyepakati langkah awal kerja sama strategis untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi pekerja. Target nasional 3 juta unit rumah kini makin konkret.
 

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi nyata BPJS Ketenagakerjaan. Tak sekadar wacana, ribuan unit rumah telah disalurkan sejak 2022.
 

"Sudah jelas bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen yang kuat. Dalam tiga tahun terakhir mereka telah membantu 567 unit rumah di 2022, 494 unit di 2023, dan hingga Juni 2024 sudah 390 unit rumah. Ini langkah konkret," tegas Ara, sapaan akrab Menteri PKP, dalam kunjungannya ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (24/7/2025).
 

Sinergi Dua Program: FLPP dan MLT
 

Kerja sama akan dirumuskan dalam nota kesepahaman (MoU). Ara menjelaskan, fokusnya pada sinergi antara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) milik BPJS Ketenagakerjaan.
 

"Kalau ini disinergikan, kita bukan hanya menyentuh angka, tapi juga menyasar orang yang benar-benar butuh," kata Ara.
 

Data Peserta Jadi Senjata Akurasi
 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyambut positif langkah tersebut. Menurutnya, basis data peserta sebanyak 39,3 juta orang adalah aset besar untuk profiling kebutuhan rumah pekerja.
 

"Kita akan pastikan program FLPP dan MLT tepat sasaran. Ini bentuk nyata kami mendukung kesejahteraan pekerja," ucap Pramudya.
 

Tapera dan REI Siap Backup
 

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, memaparkan bahwa hingga kini sudah 134.400 unit rumah disalurkan melalui skema FLPP, dengan 76 persen diakses pekerja swasta peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, menegaskan dukungan konkret dari asosiasi pengembang.
 

"Kami siap bebaskan uang muka untuk pekerja. Sosialisasi akan kami lakukan langsung ke perusahaan-perusahaan bersama BPJS dan Kementerian PKP," ungkap Joko.
 

Dorong Pemerataan Akses Hunian Pekerja
 

Sinergi ini diharapkan tak hanya mempercepat target 3 juta rumah, tapi juga membuka jalan pemerataan kepemilikan rumah yang layak bagi seluruh pekerja Indonesia. Kolaborasi lintas sektor kini menjadi kunci.