Menteri Ara Gandeng DPR dan BPS, Program Rumah Rakyat Dipastikan Tepat Sasaran

RAJAMEDIA.CO - Jakarta - Program perumahan rakyat tak boleh lagi meleset. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPR RI, dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
 

Penegasan itu disampaikan Ara usai berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
 

“Data BPS menjadi dasar utama kami dalam perumusan kebijakan agar lebih akademis, berbasis riset, dan berkeadilan,” ujar Ara.
 

Anggaran Naik Dua Kali Lipat
 

Dalam pertemuan itu, Ara juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR terhadap peningkatan anggaran Kementerian PKP yang melonjak dari sekitar Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun.
 

Baginya, tambahan anggaran bukan sekadar angka, melainkan amanah besar untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 

“Kenaikan anggaran ini akan kami gunakan secara maksimal, dengan kerja keras dan integritas,” tegasnya.

Ara memastikan pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
 

Data Jadi Panglima
 

Kolaborasi dengan BPS disebut menjadi kunci dalam memastikan program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tepat sasaran.
 

Ara bahkan mengaku menjadi salah satu menteri yang paling sering berkoordinasi dengan BPS, baik datang langsung maupun mengundang ke kantornya.
 

“Sesuai arahan Presiden, data yang dipakai harus data dari BPS. Dengan begitu kebijakan kami benar-benar berdasarkan fakta dan keadilan sosial,” jelasnya.
 

DPR: Harus Adil, Tak Boleh Bias
 

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai langkah Kementerian PKP menggunakan data resmi BPS merupakan bentuk konkret menjamin keadilan program.

“Program pro rakyat harus tepat sasaran dan memenuhi asas keadilan,” ujarnya.
 

Senada, Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut terobosan berbasis data ini sebagai langkah penting dalam reformasi kebijakan perumahan agar tidak tumpang tindih antarinstansi.
 

Sementara Sari Yuliati menegaskan pentingnya pendekatan proporsional berbasis tingkat kemiskinan daerah.
 

“Bukan bagi rata, tapi berdasarkan kebutuhan dan tingkat kemiskinan,” katanya.
 

Lima Indikator Prioritas
 

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, ada lima indikator utama yang digunakan dalam menentukan prioritas bantuan perumahan:
 

1. Jumlah penduduk miskin

2. Tingkat kemiskinan

3. Proporsi penduduk desil 1–4 tanpa rumah layak

4. Tingkat kesenjangan

5. Indeks kedalaman kemiskinan

BPS juga mendukung penentuan prioritas wilayah pesisir dan nonpesisir berdasarkan data statistik terbaru.
 

“Pak Menteri langsung menggunakan data wilayah prioritas untuk menentukan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran,” ungkap Amalia.
 

Kolaborasi untuk Keadilan Sosial
 

Sinergi antara Kementerian PKP, DPR, dan BPS ini menjadi pesan kuat bahwa program rumah rakyat tak lagi boleh berbasis asumsi atau pendekatan administratif semata.
 

Data menjadi panglima. Anggaran diperkuat. Pengawasan diperketat.
 

Targetnya satu: rumah layak bagi rakyat kecil, tepat sasaran, dan berkeadilan.