Menteri Ara Dorong Kepastian Data, Pemulihan Pascabencana Diminta Tepat Waktu!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan kritik konstruktrif. Tiga bulan rapat soal data pemulihan pascabencana di Sumatera tak juga rampung. Ia pun minta satu hal tegas: pasang tenggat waktu!
 

“Harapan saya soal data ini dikasih deadline saja Pak, kalau enggak, enggak ada ujungnya rapat terus. Sudah tiga bulan enggak ada ujungnya. Datanya dikasih deadline supaya selesai, kemudian baru diputuskan kita mana yang dibangun,” tegas Ara dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/2/2026).
 

Menurutnya, tanpa batas waktu, pembahasan hanya berputar-putar tanpa kepastian eksekusi.
 

Bagi Tugas: BNPB Bangun Mandiri, PKP Satu Hamparan
 

Ara mengungkapkan, pembagian peran sudah disepakati bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
 

Skemanya jelas: BNPB membangun rumah tunggal mandiri, sementara Kementerian PKP menangani pembangunan terpusat dalam satu hamparan sekitar 100–200 unit.
 

“Kita sudah sepakat. Jadi jangan tumpang tindih. Supaya cepat dan terarah,” ujarnya.
 

Dengan pola ini, pemerintah ingin percepatan berjalan tanpa saling menunggu.
 

Jangan Sampai Timbul Kecemburuan
 

Ara juga menyoroti hal sensitif: standar bantuan. Ia mengingatkan agar harga dan spesifikasi rumah yang dibangun PKP maupun BNPB dibuat sama.
 

“Soal bantuan ini Pak Ketua, yang kami bangun maupun yang BNPB bangun, saran kami sebaiknya harganya dan apanya sama Pak. Sehingga kita menjaga perasaan-perasaan tidak enak dari satu sama lain,” katanya.
 

Pesannya jelas: jangan sampai muncul kecemburuan sosial di tengah korban bencana.
 

BNPB: Huntara Tuntas Sebelum Puasa
 

Sementara itu, Kepala BNPB, Suharyanto, melaporkan penanganan rumah rusak berat dibagi dua skema: warga bisa masuk hunian sementara (huntara) atau menerima dana tunggu hunian (DTH) jika tak bersedia tinggal di huntara.
 

Ia memastikan data kebutuhan huntara dan DTH kini sudah sinkron dengan data BPS, hanya menyisakan selisih kecil.
 

“Per hari ini untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kami pastikan sebelum puasa besok yang harus masuk huntara semuanya sudah masuk, kecuali Aceh,” ujar Suharyanto.
 

Untuk Aceh, progresnya masih sekitar 50 persen, namun ditargetkan seluruh warga sudah masuk huntara sebelum Lebaran.
 

16.329 KK Sudah Punya Tanah
 

Terkait hunian tetap (huntap), Suharyanto menyebut hingga kini ada 16.329 kepala keluarga yang telah memiliki tanah sendiri.
 

“Kebanyakan memang karena masyarakat Aceh terutama, banyak juga yang memilih untuk minta dibangunkan di tanahnya masing-masing,” jelasnya.
 

Data Harus Final, Eksekusi Jangan Tertunda
 

Rapat ini menegaskan satu pesan: tanpa data final, pembangunan akan terus tertahan. Ara tak ingin pemulihan hanya jadi forum diskusi tanpa eksekusi.
 

Deadline diminta, pembagian tugas sudah jelas, target Ramadan di depan mata. Pemerintah kini dituntut membuktikan—bahwa pemulihan bukan sekadar wacana, tapi kerja nyata.