RS Haji Jadi Mesin Uang, Pendapatan UIN Jakarta Diklaim Tembus Rp1 Triliun

RAJAMEDIA.CO – Ciputat, Kunker - Kampus keagamaan tak lagi identik dengan urusan akademik semata. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta membuktikan diri sebagai institusi pendidikan yang mampu mengelola bisnis secara profesional. 
 

Hingga pertengahan Desember 2026, pendapatan kampus ini dilaporkan menembus angka Rp1 triliun, melonjak tajam dari laporan sebelumnya yang berada di kisaran Rp600 miliar.
 

Capaian tersebut mendapat apresiasi langsung dari Haeny Relawati Rini Widyastuti, Anggota Komisi VIII DPR RI, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik ke UIN Syarif Hidayatullah di Tangerang Selatan, Kamis lalu (12/2/2026).
 

RS Haji Naik Kelas, Penopang Utama Pendapatan
 

Haeny menilai pengelolaan Rumah Sakit Haji yang kini berstatus Rumah Sakit Pendidikan Kelas B menjadi salah satu faktor kunci melonjaknya pendapatan kampus, terutama melalui skema Badan Layanan Umum (BLU).
 

“Secara laporan di atas kertas sebelumnya disampaikan sekitar Rp600 miliar, namun per 12 Desember pendapatan telah mencapai lebih dari Rp1 triliun. Ini tentu patut kita syukuri,” ujarnya.
 

Model Kampus Mandiri dan Profesional
 

Menurut Haeny, capaian tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi keagamaan mampu bertransformasi menjadi institusi yang mandiri secara finansial, tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan.
 

“Perguruan tinggi hari ini tidak cukup hanya kuat secara akademik, tetapi juga harus ditopang kepemimpinan yang profesional dan berorientasi kewirausahaan,” tegasnya.

UMKM Sekitar Kampus Ikut Tumbuh
 

Selain pengelolaan rumah sakit, Haeny juga mengapresiasi pembinaan UMKM di sekitar kampus, termasuk pendampingan bagi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal.
 

Langkah tersebut dinilai berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat sekaligus memperluas peran sosial kampus.
 

Dorong Kerja Sama Strategis dengan BPJPH
 

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini mendorong UIN Syarif Hidayatullah untuk memperkuat kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui nota kesepahaman.
 

Ia berharap sinergi tersebut dapat melahirkan tenaga ahli halal tersertifikasi sekaligus mempercepat penerbitan sertifikat halal bagi UMKM, sejalan dengan program nasional pemerintah.