Menag: Sidang Isbat Tetap Rujukan Resmi, Jangan Gaduh Soal Awal Ramadan

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Kemenag - Pemerintah tak bergeser. Di tengah dinamika penentuan awal puasa, Nasaruddin Umar menegaskan satu hal: sidang isbat tetap menjadi mekanisme resmi negara dalam menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah.
 

Penegasan itu disampaikan Menag dalam wawancara daring bersama tvOne, Selasa (17/2/2026), merespons perbincangan publik soal potensi perbedaan awal puasa tahun ini.
 

Isbat: Tradisi Negara Sejak Dulu
 

Menurut Menag, secara historis sidang isbat selalu menjadi rujukan bangsa Indonesia dalam menentukan awal Ramadan dan Idulfitri.
 

“Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, memang sidang isbat selalu jadi faktor penentu lebaran dan puasa. Dalam dua tahun terakhir memang ada perkembangan dan perbedaan, tetapi kita berusaha menjadi media penyatu dalam penentuan hari penting keagamaan,” ujarnya.
 

Ia mengakui, perbedaan metode di kalangan ormas Islam adalah bagian dari khazanah fikih yang sudah lama hidup di Indonesia.
 

Muhammadiyah, misalnya, dikenal menggunakan hisab sebagai penentu utama dan rukyat sebagai konfirmasi. Sementara ormas lain menjadikan rukyat sebagai dasar utama dengan dukungan hisab.
 

“Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah tentunya perlu konfirmasi langsung dengan melihat posisi hilal dan diputuskan melalui sidang isbat,” tegasnya.
 

Tahun ini, pemantauan hilal dilakukan di 96 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari ikhtiar ilmiah sekaligus syar’i.
 

Kriteria MABIMS dan Realitas Astronomi
 

Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang disepakati bersama negara anggota MABIMS—Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
 

Kriterianya jelas:
 

- Tinggi hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam.
 

- Elongasi minimal 6,4 derajat.

Menag menjelaskan, standar ini lebih empiris dan berbasis riset astronomi. Dulu digunakan batas 2 derajat, namun berdasarkan kajian ilmiah, hilal pada ketinggian tersebut hampir mustahil terlihat. Karena itu dinaikkan menjadi 3 derajat untuk meningkatkan kepastian visibilitas.
 

Sementara elongasi 6,4 derajat merujuk pada batas fisis yang dikenal sebagai Danjon Limit—batas minimal kemungkinan hilal dapat diamati.
 

“Kalau kita lihat perhitungan teknologi saat ini, wujud hilal masih dalam posisi minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi hampir mustahil bisa dirukyat,” jelasnya.
 

Belum lagi faktor cuaca. Mendung bisa menggagalkan pengamatan meski secara teori memenuhi syarat.
 

“Jadi memang berlapis-lapis tantangannya,” kata Menag.
 

Rukun di Tengah Perbedaan
 

Soal kemungkinan perbedaan awal Ramadan, Menag mengajak masyarakat tetap tenang.
 

Indonesia, kata dia, sudah berpengalaman menghadapi perbedaan tanpa konflik sosial. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah.
 

“Indonesia tetap rukun dan telah berpengalaman dalam perbedaan penentuan 1 Ramadan pada tahun sebelumnya. Kita berpengalaman menyatu di tengah perbedaan,” ujarnya.
 

Ia berharap publik tak terjebak dalam perdebatan yang tak produktif.
 

“Marilah kita hidup rukun di tengah perbedaan.”
 

Kalender Hijriah Global Masih Wacana
 

Menag juga menyinggung berkembangnya gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang dibahas di sejumlah forum internasional, termasuk di lingkungan OKI.
 

Namun untuk saat ini, Indonesia tetap berpegang pada kriteria yang telah disepakati bersama MABIMS sebagai dasar resmi pemerintah.
 

Dengan pendekatan ilmiah, musyawarah, dan semangat kebersamaan, pemerintah berharap penetapan awal Ramadan 1447 H dapat diterima secara bijak oleh seluruh elemen bangsa.
 

Sidang isbat tetap jadi panggung negara. Perbedaan boleh ada. Persatuan tetap utama.