Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Menteri Ara Sikat Habis! 2026 Semua Daerah di Lampung Dapat BSPS

Laporan: Halim Dzul
Jumat, 20 Februari 2026 | 18:33 WIB
Menteri PKP Maruarar Sirait saat berdiskusi dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal  bersama jajaran terkait BSPS - Repro -
Menteri PKP Maruarar Sirait saat berdiskusi dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran terkait BSPS - Repro -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bikin garis tebal: 2026 tak boleh ada satu pun kabupaten/kota di Lampung yang luput dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
 

Pernyataan itu disampaikan Ara saat membahas program perumahan bersama Pemprov Lampung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (20/2/2026).
 

“Semua kabupaten-kota di Lampung kami pastikan akan mendapatkan kuota,” tegasnya.
 

Tahun Lalu Bolong, Tahun Ini Sapu Bersih
 

Ara blak-blakan. Pada 2025 masih ada sekitar 220 kabupaten/kota di Indonesia yang tak kebagian program serupa.
 

Tahun ini? No excuse.
 

“Tahun lalu ada 220-an kabupaten-kota yang nggak dapat program. Tahun ini semua harus dapat. Ini perubahan progresif. Seluruh kabupaten-kota di Indonesia harus dapat,” tandasnya.
 

Artinya, skema distribusi dirombak. Pemerintah pusat tak mau lagi ada daerah merasa dianaktirikan.
 

Lampung Padat, Rusun Jadi Solusi Cepat
 

Selain BSPS, pemerintah mendorong pembangunan hunian vertikal—rumah susun (rusun) bersubsidi—khususnya di wilayah perkotaan padat.
 

Menurut Ara, Lampung termasuk wilayah dengan kepadatan tinggi yang membutuhkan solusi cepat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 

Karena itu, ia meminta Pemprov segera menyiapkan skema konkret untuk mendukung pembangunan rusun subsidi.
 

Pesannya jelas: jangan hanya bangun rumah tapak, kota butuh solusi vertikal.
 

Gubernur: Angin Segar untuk Lampung
 

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut positif langkah Kementerian PKP.
 

Menurutnya, persoalan hunian di Lampung masih kompleks, terutama di kawasan kumuh yang butuh intervensi serius.
 

Selama ini, penanganan dinilai masih parsial. Dampaknya belum maksimal.
 

“Kolaborasi dan intervensi dari berbagai stakeholder ternyata lebih mempercepat dan memudahkan. Ini akan kita implementasikan di Lampung dalam waktu dekat,” ujarnya.
 

Terkait rusun subsidi, Mirza tegas: itu arah kebijakan ke depan, khususnya di kawasan perkotaan.
 

“Itu daerah perkotaan terutama, arahnya harus ke sana biar berkembangnya bagus,” katanya.rajamedia

Komentar: