Komisi II DPR Turun ke Kalsel, Tata Kelola Daerah Diminta Tak Sekadar Formalitas

RAJAMEDIA.CO - Banjarmasin, Kunker - Penguatan tata kelola pemerintahan daerah kembali ditegaskan dari Banjarmasin. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya bekerja rutin, tetapi benar-benar akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
 

Pesan itu disampaikan Rifqinizamy usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI, bertemu para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan serta jajaran Komisaris dan Direksi Bank Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai, Kota Banjarmasin, Jumat (20/2/2026).
 

"Kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat," tegas Rifqinizamy.
 

Sinergi Pemda dan BUMD Jadi Sorotan
 

Dalam pertemuan tersebut, Rifqinizamy menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan BUMD di Banjarmasin sudah menunjukkan arah yang positif.
 

Menurutnya, sinergi yang terbangun tidak boleh berhenti pada seremoni atau laporan administratif semata. Pola kerja sama yang solid harus terus diperkuat demi memaksimalkan pelayanan publik.
 

Legislator Fraksi Partai NasDem itu mengingatkan, pemerintah daerah dan BUMD memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 

BUMD Jangan Hanya Kejar Untung
 

Rifqinizamy juga memberi perhatian khusus pada peran BUMD. Ia menilai badan usaha milik daerah harus berani menghadirkan terobosan dan inovasi, agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan warga.
 

BUMD, kata dia, tidak boleh hanya berorientasi pada laba perusahaan.
 

"BUMD harus dikelola secara profesional dan berintegritas, sehingga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan," ujarnya.
 

Baginya, profesionalisme dan integritas menjadi kunci agar BUMD tak sekadar menjadi pelengkap struktur pemerintahan, melainkan motor penggerak ekonomi lokal.
 

Kolaborasi untuk Ekonomi Daerah
 

Rifqinizamy meyakini pemerintah provinsi dan BUMD di Kalimantan Selatan memiliki peluang besar untuk saling menguatkan. Dengan tata kelola yang bersih dan kolaboratif, kualitas ekonomi daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
 

Pesan dari Banjarmasin ini jelas: tata kelola pemerintahan bukan sekadar urusan administratif. Ia adalah fondasi utama agar pelayanan publik berjalan efektif, transparan, dan benar-benar berpihak pada rakyat.