Tak Mau Lambat! Menteri PKP Targetkan Pemulihan Hunian Pascabencana Dipercepat

RAJAMEDIA.CO - Jakarta – Pemerintah tak ingin pemulihan pascabencana di Sumatera berjalan lambat. Dalam rapat Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi Pascabencana, Rabu (18/2/2026), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen penuh kementeriannya membangun Hunian Tetap (HUNTAP) relokasi terpusat satu hamparan.
 

“Pemulihan harus dipercepat. Hunian layak adalah hak rakyat. Negara hadir dan bergerak cepat,” tegas Maruarar.
 

PKP Ambil Tanggung Jawab Penuh
 

Maruarar menyatakan, pembangunan Huntap relokasi terpusat di Sumatera adalah amanah negara yang diemban Kementerian PKP.
 

“Kementerian PKP bertanggung jawab membangun Hunian Tetap relokasi terpusat satu hamparan. Ini amanah negara yang kami jalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
 

Ia memastikan pembangunan dilakukan dengan perencanaan matang agar warga terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak.
 

26.969 Unit, Rp8,525 Triliun untuk Tiga Tahun
 

Tak tanggung-tanggung, PKP telah mendata kebutuhan pembangunan 26.969 unit Huntap yang masuk dalam R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana).
 

Total anggaran yang diusulkan mencapai Rp8,525 triliun untuk tiga tahun ke depan.
 

“Ini bagian dari rencana besar rehabilitasi dan rekonstruksi. Kami ingin pemulihan berjalan sistematis, bukan tambal sulam,” tegasnya.
 

CSR Bergerak, Ratusan Unit Siap Huni Sebelum Lebaran
 

Di sisi lain, pembangunan Huntap melalui skema CSR juga terus berjalan. Sebanyak 2.603 unit Huntap dari CSR Yayasan Buddha Tzu Chi saat ini dalam proses pembangunan.
 

Maruarar menargetkan ratusan unit sudah bisa dihuni sebelum Lebaran.
 

“Kami tidak menunggu lama. Ratusan unit ditargetkan sudah bisa dihuni sebelum Lebaran agar masyarakat segera tinggal di hunian yang layak dan aman,” katanya.
 

Satu Data Kebencanaan, Pemulihan Lebih Tepat Sasaran
 

Maruarar juga mengusulkan pembentukan tim gabungan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan data kebencanaan dalam satu data nasional.
 

Menurutnya, data yang kuat dan terintegrasi menjadi kunci percepatan pemulihan.
 

“Jika perlu dibentuk tim gabungan. Kita tetapkan dateline penyelesaian satu data kebencanaan. Dengan data yang kuat, pemulihan akan lebih cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.
 

Buka Pintu Kolaborasi
 

PKP juga membuka kembali ruang kolaborasi dengan dunia usaha dan seluruh pihak melalui skema CSR untuk bergotong royong membangun Huntap pascabencana.
 

“Pemulihan ini harus kita kerjakan bersama. Negara hadir, tapi kolaborasi adalah kekuatan kita,” ujar Maruarar.
 

Pesan akhirnya jelas: percepatan pemulihan bukan sekadar proyek fisik, melainkan pemenuhan hak dasar warga terdampak bencana.
 

“Hunian layak adalah hak rakyat,” pungkasnya.