Politik

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Calon Dewan

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Otomotif

Indeks

Kubu Ganjar Akan Hadirkan Kapolda Jadi Saksi di MK, Beigini Jawaban Polri

Laporan: Tim Redaksi
Kamis, 14 Maret 2024 | 12:47 WIB
Share:
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. (Foto: Repro)
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. (Foto: Repro)

RAJAMEDIA.CO - Politik - Polri menegaskan akan tetap berkomitmen dan patuh dengan perundang-undangan tentang netralitas polisi dalam Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menanggapi pernyataan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang akan menghadirkan seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tentu kami akan menyampaikan yang pertama adalah komitmen Polri. Polri patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan, yang merupakan amanat dan harapan seluruh masyarakat. Tentunya, ini perlu diketahui sebagai garis besarnya,” kata Brigjen Trunoyudo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (14/3).

Ditegaskan Trunoyudo netralitas Polri itu juga telah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam setiap kesempatan.

"Tentu, ini menjadi bagian daripada komitmen Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi, memelihara, dan menjaga profesionalisme Polri tentu dalam memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat," ujar Trunoyudo.

"Artinya, komitmen ini bersikap netral. Polri bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis selama tahapan pemilu 2024," sambung Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini melansir laman Disway.

Diketahui, wacana seorang kapolda akan dijadikan saksi sidang perselisihan hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat.

Henry mengatakan, kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu.

"Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada kapolda yang kami ajukan,” demikian tutup Henry.rajamedia

Komentar: