Komisi VI DPR Desak Transparansi Dana Rp55 Triliun ke BRI

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Komisi VI DPR RI menyoroti kebijakan penempatan dana jumbo sebesar Rp55 triliun yang ditempatkan Menteri Keuangan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI). 

Dalam Kunjungan Spesifik Komisi VI di Bandung, Jumat (7/11/2025), sejumlah anggota meminta penjelasan komprehensif soal tujuan, skema hingga outcome-nya.
 

Tidak cukup hanya menaruh dana di bank plat merah — Komisi VI menegaskan dana itu harus terasa ke sektor riil, terutama UMKM di daerah.
 

BRI vs Koperasi Merah Putih
 

Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel menyoroti potensi tumpang tindih program pemerintah, khususnya terkait pembentukan Koperasi Merah Putih.
 

Ia mengingatkan, positioning BRI harus jelas — jangan sampai skema baru justru menggerus pemberdayaan koperasi rakyat yang sudah berjalan.
 

“Ini akan bertarung nanti. Koperasi Merah Putih ini kan nanti ada apotek, ada penyaluran gas. Itu kan wilayah BRI juga. Di mana posisi BRI?” tegas Gobel.

Gobel bahkan mengusulkan BRI ikut memperkuat manajemen perencanaan dan keuangan koperasi lewat sinergi dana pensiunan.
 

Evaluasi Dana SAL dan LDR
 

Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar mempertanyakan rasionalitas menempatkan dana SAL sebesar Rp55 triliun di BRI, sementara rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) dinilai masih tinggi.
 

“Sia-sia taruh Rp55 triliun kalau LDR-nya masih banyak,” ujar Nasril.

Ia juga mengkritisi kesenjangan penyaluran kredit — dana daerah, menurut dia, kerap ‘hilang’ ke Jakarta, tanpa kembali untuk pembiayaan masyarakat lokal.
 

BRI dan Pemerataan Ekonomi
 

Komisi VI menegaskan, penguatan BRI dan Himbara bukan hanya soal stabilitas bank plat merah — tapi soal akses keuangan rakyat di seluruh Indonesia.
 

Dana publik harus kembali ke rakyat — bukan hanya parkir di neraca.
 

Komisi VI memastikan akan mengawal ketat penempatan dana tersebut agar benar-benar menjadi motor pemerataan ekonomi.