Komisi IV DPR Tekankan Sinergi Perhutani–Kementerian, Hutan Jawa Tak Boleh Salah Kelola

RAJAMEDIA.CO — Surabaya, Kunker Komisi IV - Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman Hamzah, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara Perum Perhutani, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menjaga kelestarian hutan nasional. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan pengelolaan hutan berjalan berkelanjutan.
 

Penegasan tersebut disampaikan Sulaeman usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Surabaya, Jumat (30/1/2026).
 

Perhutani Mitra Strategis Negara
 

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV DPR RI mendengarkan pemaparan Perum Perhutani sebagai BUMN pengelola kawasan hutan negara sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
 

Sulaeman menilai, sinergi lintas kementerian mutlak diperkuat agar fungsi pengawasan, pengelolaan hutan, dan kebijakan sosial kehutanan tidak saling tumpang tindih.
 

“Kerja sama yang baik antara Perhutani dan kementerian terkait harus terus diperkuat. Jangan sampai ada irisan kewenangan yang justru melemahkan pengawasan dan pengelolaan hutan,” ujarnya.
 

Pengalaman Buruk Sumatra Jadi Pelajaran
 

Legislator dari Daerah Pemilihan Papua Selatan ini mengingatkan agar pengalaman buruk pengelolaan hutan di sejumlah wilayah Sumatra—seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—tidak terulang di daerah lain.
 

“Saat ini sekitar 2,5 juta hektare hutan dikelola oleh Perhutani. Kami berharap separuhnya tetap dikelola langsung oleh Perhutani, sementara sebagian lainnya melalui kebijakan khusus. Yang terpenting, hutan yang tersisa, khususnya di Pulau Jawa, jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.
 

Jangan Hanya Kejar Untung, Kelestarian Harus Utama
 

Sulaeman menekankan bahwa pengelolaan hutan harus berorientasi pada keberlanjutan, bukan semata-mata keuntungan ekonomi. Ia mengingatkan Perhutani untuk konsisten menjaga fungsi ekologis hutan sesuai peruntukannya.
 

Praktik ilegal seperti illegal logging, pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin, serta aktivitas yang merusak ekosistem dinilai harus diberantas secara tegas karena berpotensi mengancam kelestarian satwa dan keseimbangan alam.
 

Pengawasan Daerah Harus Diperkuat
 

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi yang solid antara Perhutani, kementerian terkait, serta dinas kehutanan dan lingkungan hidup di daerah.
 

Menurutnya, lemahnya pengawasan di tingkat daerah kerap membuka celah terjadinya penyimpangan kewenangan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta menjalankan tugas pokok dan fungsi secara simultan dan sejalan.
 

“Kalau semua pihak menjalankan perannya dengan benar, kita berharap hutan tetap lestari, satwa terpelihara, dan manfaat hutan bagi masyarakat bisa berkelanjutan,” pungkas Sulaeman.