Komisi XIII DPR RI Soroti Jalur Tikus TPPO di Dumai, Imigrasi Jadi Garda Depan Selat Malaka

RAJAMEDIA.CO - Dumai, Kunker – Komisi XIII DPR RI menaruh perhatian serius terhadap tingginya potensi sekaligus kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di wilayah pesisir Kota Dumai, Provinsi Riau. Kerawanan tersebut menjadi fokus utama dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Kamis (5/2/2026).
 

Letak geografis Dumai yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dinilai menjadikan wilayah ini rawan dimanfaatkan sebagai jalur keluar-masuk ilegal manusia, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).
 

Jalur Laut Nonresmi Jadi Titik Rawan
 

Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan tugas keimigrasian, khususnya di wilayah perbatasan dan jalur strategis nasional.
 

“Yang sangat tinggi terjadi di sini adalah TPPO dan TPPM, karena jalur-jalur yang dilalui, khususnya dari Selat Malaka, bisa dikatakan banyak jalan-jalan tikus,” tegas Maruli di Dumai.
 

Menurutnya, jalur laut nonresmi menjadi tantangan utama dalam pengawasan keimigrasian, karena sulit terdeteksi dan kerap dimanfaatkan jaringan kejahatan lintas negara.
 

Dorong Satgas Terpadu Lintas Sektor
 

Maruli menilai penanganan TPPO dan TPPM tidak bisa dibebankan hanya kepada Imigrasi. Ia mendorong penguatan pendekatan lintas sektor melalui pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu yang melibatkan berbagai instansi.
 

“Kita sudah mendorong agar dilakukan satgas, kemudian pemetaan wilayah rawan, dan koordinasi dengan Polri serta aparat yang ada, karena ini juga dekat dengan angkatan laut,” ujarnya.
 

Koordinasi dengan TNI AL, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya dinilai krusial mengingat karakter wilayah Dumai yang didominasi perairan terbuka.
 

Pelanggaran Didominasi Jalur Ilegal
 

Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, dalam lima tahun terakhir pelanggaran keimigrasian didominasi oleh perlintasan ilegal melalui jalur laut nonresmi. Sejumlah kasus bahkan melibatkan puluhan WNA dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang keluar maupun masuk Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
 

Fenomena ini menunjukkan bahwa Dumai bukan hanya wilayah transit, tetapi juga titik krusial dalam rantai perdagangan orang dan penyelundupan manusia di kawasan barat Indonesia.
 

Apresiasi untuk Imigrasi Dumai
 

Di tengah tingginya tantangan, Maruli memberikan apresiasi kepada jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi Dumai yang dinilai tetap menjalankan fungsi pengawasan hingga tingkat bawah, meski dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
 

“Dengan semangat kepala kantor dan jajaran, ini luar biasa. Walaupun fasilitas dan SDM terbatas, pengawasan tetap dilakukan secara rutin. Kami sebagai anggota DPR RI sangat mengapresiasi kinerja Kakanim dan Kanwil,” tegas Legislator Partai Golkar tersebut.
 

DPR Janji Kawal Penguatan Anggaran
 

Komisi XIII DPR RI memastikan seluruh masukan dari jajaran Imigrasi Dumai akan dibawa ke pembahasan tingkat pusat. Fokusnya meliputi dukungan anggaran, penguatan kelembagaan, serta keberlanjutan pelaksanaan satgas pengawasan lintas sektor.
 

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pencegahan TPPO dan TPPM, sekaligus menjaga kedaulatan negara di jalur strategis Selat Malaka.