Guru Honorer Kemenag Capai 800 Ribu Orang, Menag: Tak Bisa Diselesaikan Sekaligus!

RAJAMEDIA.CO - Magelang– Menteri Agama KH Nasaruddin Umar mengungkapkan besarnya tantangan yang dihadapi Kementerian Agama dalam menyelesaikan persoalan guru honorer madrasah dan pesantren. Hingga saat ini, jumlah guru honorer di bawah naungan Kemenag mencapai hampir 800.000 orang, angka yang dinilainya mustahil diselesaikan secara instan.
 

“Kalau diselesaikan sekaligus, itu bisa menghabiskan separuh anggaran Kementerian Agama,” ujar Menag saat berkunjung ke Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (6/2/2026).
 

Aspirasi Pesantren Menggema di Daerah
 

Pernyataan tersebut disampaikan Menag menanggapi kembali menguatnya aspirasi para pengasuh pesantren terkait nasib guru honorer madrasah. Ia mengakui, persoalan tersebut bukan hanya terjadi di satu wilayah, melainkan hampir merata di seluruh Indonesia.
 

“Ini bukan masalah lokal, tapi persoalan nasional yang sudah lama dan kompleks,” ungkapnya.
 

Perhatian Khusus Presiden Prabowo
 

Meski demikian, Menag menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap persoalan guru honorer di lingkungan Kementerian Agama.
 

“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang memiliki perhatian besar untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Nasaruddin.
 

Ia memastikan, Kemenag terus mencari jalan keluar dengan dukungan DPR RI dan Presiden, meski tetap harus memperhitungkan kemampuan fiskal negara.
 

Penguatan Pesantren dan Lonjakan Kuota PPG
 

Sebagai bagian dari solusi bertahap, Menag memaparkan sejumlah kemajuan yang telah dicapai. Salah satunya adalah penguatan struktur kelembagaan pesantren di tingkat pusat.
 

“Sebelumnya pesantren hanya ditangani oleh satu direktur. Sekarang sudah menjadi direktorat jenderal,” jelasnya.
 

Selain itu, kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) di lingkungan Kemenag juga mengalami lonjakan signifikan.
 

“Kuota PPG meningkat hingga 700 persen setiap tahun. Untuk pengangkatan guru, kami cicil sedikit demi sedikit, dan insyaallah ke depan bisa lebih banyak lagi,” ujarnya.
 

Tantangan Kemenag Berbeda dengan Kemendikdasmen
 

Menag juga menyoroti perbedaan mendasar antara sistem pendidikan di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
 

“Di Kemendikdasmen, 95 persen sekolahnya negeri. Sementara di Kementerian Agama, 95 persen itu swasta dan hanya 5 persen negeri. Ini yang membuat tantangannya berbeda,” tegasnya.
 

Kondisi tersebut, menurut Menag, membuat penyelesaian persoalan guru honorer di Kemenag memerlukan pendekatan dan skema kebijakan yang lebih bertahap.
 

Komitmen Tak Membedakan Pesantren dan Sekolah Umum
 

Meski penuh tantangan, Menag memastikan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk tidak membedakan perlakuan antara pesantren dan sekolah umum.
 

“Sama-sama anak rakyat kok. Cuma nanti ada tahapan-tahapan. Insyaallah akan ada,” pungkasnya.