Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Ketua Dewan Pers Ingatkan Media: Jangan Diam Saat Rakyat Terpinggirkan!

Laporan: Halim Dzul
Sabtu, 07 Februari 2026 | 12:22 WIB
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat - Foto: Dok. Dewan Pers/RMN -
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat - Foto: Dok. Dewan Pers/RMN -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta – Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengajak seluruh insan pers untuk tetap peka dan berpihak pada persoalan rakyat, khususnya kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Ia menegaskan, tekanan ekonomi yang kini melanda industri media, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak boleh menjadi alasan pers menjauh dari realitas sosial di akar rumput.
 

Menurut Komaruddin Hidayat, justru di tengah situasi sulit itulah peran pers sebagai penyambung suara publik harus semakin diperkuat.
 

“Sekarang ini kan problem pers untuk survive ekonomi, karena nyata di mana-mana terjadi PHK, itu agenda yang dirasakan oleh pers. Tapi cobalah, sempatkanlah, kepedulian pada nasib-nasib rakyat yang terpinggirkan itu harus sering, lebih banyak disuarakan,” ujar Komaruddin di Jakarta, mengutip laman RRI, Sabtu (7/2/2026).
 

Alarm Moral bagi Dunia Pers
 

Komaruddin menyebut pesannya tersebut sebagai alarm moral bagi dunia pers agar tidak abai terhadap persoalan sosial yang terus berlangsung di masyarakat. Ia menanggapi sorotan publik atas kasus bunuh diri seorang siswa sekolah dasar yang diduga tidak mampu membeli alat tulis sekolah.
 

Menurutnya, peristiwa tragis itu bukan sekadar kasus individual, melainkan potret kemiskinan struktural yang masih mengakar kuat.
 

“Kan ada ungkapan no viral, no justice. Kalau nanti ramai-ramai itu baru diperhatikan. Tapi kalau hanya satu, nanti lupa lagi,” ujarnya.
 

Kemiskinan Struktural Masih Menghantui
 

Komaruddin menjelaskan bahwa struktur sosial masyarakat Indonesia hingga kini masih berbentuk piramida, dengan kelompok miskin berada di lapisan paling bawah. Kondisi ini, kata dia, membuat banyak persoalan rakyat kecil kerap luput dari perhatian, kecuali jika sudah menjadi viral.
 

Karena itu, ia menilai pers memiliki tanggung jawab untuk terus mengangkat isu kemiskinan dan ketimpangan, agar tidak tenggelam dari ruang publik maupun agenda kebijakan.
 

“Pers harus terus mengingatkan pemerintah dan para pengambil kebijakan bahwa persoalan kemiskinan struktural ini nyata dan belum selesai,” tegasnya.
 

Kritik pada Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi
 

Lebih lanjut, Komaruddin juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Ia menilai pertumbuhan yang tidak inklusif justru memperlebar jurang ketimpangan.
 

“Kalau mengejar pertumbuhan, tapi siapa yang tumbuh? Sekarang ini yang tumbuh banyak orang kaya-kaya, tapi yang miskin kan tidak berubah,” katanya.
 

Pers sebagai Pengawas Sosial
 

Dalam konteks tersebut, Komaruddin menegaskan pers memiliki peran strategis sebagai pengawas sosial (social watchdog). Media dinilai harus konsisten mengawal isu-isu ketimpangan, kemiskinan, dan keadilan sosial agar tidak tersisih oleh kepentingan ekonomi semata.
 

“Pers bukan hanya soal bisnis informasi, tapi juga soal keberpihakan pada nilai kemanusiaan,” ujarnya.
 

Ia berharap insan pers tetap menjaga idealisme jurnalistik, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat bawah.rajamedia

Komentar: