Kementerian PKP Jadi Bintang di Komisi V DPR, Serapan Tinggi & Program Tancap Gas!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tampil sebagai yang paling moncer di hadapan Komisi V DPR RI. Pada Tahun Anggaran 2025, kementerian yang dipimpin Maruarar Sirait itu mencatat capaian fisik program tertinggi, mencapai 98,60 persen, mengungguli seluruh mitra kerja Komisi V lainnya.
 

Capaian tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Kementerian PKP bersama Komisi V DPR RI, Selasa (10/2/2026), yang membahas evaluasi pelaksanaan program dan anggaran TA 2025 sekaligus rencana kerja serta agenda prioritas TA 2026.
 

Serapan Anggaran Nyaris Sempurna
 

Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan, realisasi anggaran Kementerian PKP pada 2025 mencapai Rp4,54 triliun atau 96,21 persen dari pagu efektif. Lebih dari itu, nilai kinerja kementerian ini dinilai 100 persen oleh Kementerian Keuangan.
 

Angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja tinggi tidak sekadar di atas kertas, tetapi juga tercermin dari efektivitas penggunaan anggaran dan capaian fisik di lapangan.
 

Komisi V Beri Apresiasi Tertinggi

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus secara terbuka memberikan apresiasi kepada Kementerian PKP. Ia menyebut capaian fisik 98,60 persen sebagai yang tertinggi di antara seluruh mitra kerja Komisi V.

“Capaian fisik yang lebih tinggi dari realisasi anggaran menunjukkan pengelolaan anggaran yang sehat, efektif, dan efisien,” ujar Lasarus.
 

Ia bahkan menilai kinerja Menteri PKP Maruarar Sirait sudah berada pada level yang luar biasa.
 

Tak hanya unggul dari sisi serapan anggaran, Kementerian PKP juga mencetak rekor dalam penyaluran program perumahan.
 

Sepanjang 2025, KPR Subsidi FLPP tersalurkan sebanyak 278.865 unit, menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah program rumah subsidi di Indonesia.
 

Di sektor pembiayaan kreatif, sejumlah terobosan juga membuahkan hasil signifikan.
 

Pembiayaan Kreatif Ikut Ngebut
 

Pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia mendorong pembiayaan 86.388 unit rumah komersial.

Sementara KUR Perumahan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5,4 triliun kepada 12.107 debitur UMKM.
 

Tak ketinggalan, program CSR Perumahan berhasil membangun dan merenovasi 9.701 unit rumah rakyat, memperluas manfaat langsung ke masyarakat bawah.
 

TA 2026: Anggaran Rp58 Triliun, Target 790 Ribu Unit
 

Memasuki Tahun Anggaran 2026, pemerintah menetapkan sektor perumahan sebagai prioritas strategis. Fokus APBN diarahkan pada FLPP, BSPS, PPN DTP Rumah Komersial, dan Kredit Program Perumahan (KPP).
 

Total dukungan anggaran mencapai Rp58 triliun dengan target ambisius 790.000 unit rumah.
 

BSPS Siap Jalan Akhir Maret
 

Menteri PKP menegaskan, Kementerian PKP siap memulai pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 pada akhir Maret mendatang.
 

Langkah ini diambil agar manfaat program bisa segera dirasakan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang membutuhkan perbaikan hunian layak.
 

Harapan Dukungan DPR Tetap Solid
 

Menutup rapat kerja, Maruarar Sirait berharap dukungan Komisi V DPR RI terus diperkuat agar seluruh program perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan optimal.
 

“Kami berkomitmen menjalankan program secara bersih, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
 

Dengan capaian kinerja yang nyaris sempurna dan target besar di depan mata, Kementerian PKP kini menjadi salah satu motor utama percepatan agenda perumahan nasional.