Non-Blok di Dunia yang Memanas: Membaca Peringatan Prabowo

RAJAMEDIA.CO - PIDATO Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 patut dibaca bukan sekadar sebagai pidato kenegaraan, melainkan sebagai peringatan strategis bagi seluruh elite dan rakyat Indonesia.

Ketika Presiden menegaskan, “Kita tidak akan ikut pakta militer manapun,” itu bukan retorika normatif. Itu adalah deklarasi sikap Indonesia di tengah dunia yang sedang bergerak menuju polarisasi dan konflik terbuka.

Lebih penting lagi, Presiden tidak menyembunyikan konsekuensi dari pilihan tersebut.

“Kalau kita sungguh-sungguh non-blok… berarti kita sendiri.”

Kalimat ini sangat jujur. Dan jarang diucapkan secara terbuka oleh seorang kepala negara.

Non-Blok Bukan Zona Aman

Dalam kajian pertahanan modern, non-blok sering disalahpahami sebagai posisi aman. Padahal, dalam realitas geopolitik hari ini, non-blok justru merupakan posisi paling menuntut kesiapan nasional.

Prabowo dengan lugas mengatakan: jika Indonesia diserang, tidak ada jaminan siapa pun akan datang membantu. Ini bukan pesimisme, tetapi kalkulasi rasional berbasis pengalaman global.

Konflik Ukraina, Gaza, hingga ketegangan Taiwan menunjukkan satu hal: bantuan internasional selalu bersyarat, selektif, dan berbasis kepentingan.

Karena itu, pesan Presiden sesungguhnya sederhana namun keras: jangan menggantungkan keselamatan nasional pada solidaritas global.

Berdikari sebagai Doktrin Pertahanan

Mengutip Bung Karno dan Jenderal Sudirman bukan sekadar nostalgia sejarah. Itu adalah penegasan doktrin.

Berdiri di atas kaki sendiri_ dalam konteks hari ini berarti:

- Kemandirian industri pertahanan
- Kekuatan militer yang realistis, bukan simbolik
- Ketahanan ekonomi sebagai bagian dari pertahanan nasional
- Stabilitas politik dan sosial di dalam negeri

Tanpa itu, non-blok hanya akan menjadi slogan kosong.

BRICS+: Diplomasi Kekuatan Multipolar

Keputusan Presiden Prabowo membawa Indonesia bergabung sebagai anggota ke-11 BRICS+ adalah langkah geopolitik yang sangat strategis.

BRICS+ bukan sekadar forum ekonomi. Ia adalah simbol pergeseran dunia dari unipolar menuju multipolar. Dengan komposisi negara-negara yang mewakili sekitar 30 persen PDB global dan hampir separuh populasi dunia, BRICS+ adalah kekuatan penyeimbang nyata terhadap dominasi lama.

Bergabungnya Indonesia ke BRICS+ adalah pernyataan politik: Indonesia ingin berada di pusat percakapan global, bukan di pinggiran—tanpa harus terikat pakta militer mana pun.

Board of Peace dan Diplomasi Lincah

Langkah Indonesia yang juga terlibat dalam Board of Peace (BoP), termasuk yang dikaitkan dengan inisiatif Donald Trump, menunjukkan diplomasi Indonesia yang pragmatis dan luwes.

Ini membuktikan bahwa politik luar negeri bebas-aktif bukan berarti anti-Barat atau anti-Timur. Indonesia menjaga hubungan dengan semua pihak, bersikap kritis terhadap ketidakadilan global, namun tetap terbuka terhadap kerja sama perdamaian.

Inilah praktik nyata dari diplomasi berprinsip, bukan politik blok.

Non-Blok Itu Mahal

Pidato Prabowo harus dimaknai sebagai alarm nasional. Non-blok bukan pilihan murah. Ia menuntut biaya politik, ekonomi, dan militer yang besar.

Jika Indonesia ingin benar-benar non-blok, maka:

- Anggaran pertahanan harus dipandang sebagai investasi strategis
- Industri strategis nasional harus diperkuat
- Ketahanan pangan, energi, dan siber harus menjadi prioritas
- Persatuan nasional harus dijaga dari dalam

Tanpa itu semua, non-blok hanya akan membuat Indonesia rentan.

Menjadi Penyeimbang, Bukan Penonton

Di tengah ketegangan AS–China, konflik regional, dan ketidakpastian global, Indonesia memilih jalan sulit: menjadi _balancing power_.

Bukan sekutu. Bukan musuh. Tapi juga bukan penonton.

Pidato Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap membayar harga dari kemandirian itu. Tinggal satu pertanyaan besar: apakah seluruh elemen bangsa siap berjalan seiring dengan pilihan strategis tersebut?

Karena dalam dunia yang semakin keras, netralitas tanpa kekuatan bukanlah kebijaksanaan—melainkan kerentanan.

Penulis: Pengamat Pertahanan dan Keamanan Universitas Gajah Mada