HNW Dukung Kepala dan Waka BP Haji Jadi Menteri Haji dan Umrah

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyambut gembira disahkannya perubahan ke-3 UU Nomor 8/2019 tentang Haji dan Umrah. 
 

Regulasi ini menegaskan bahwa lembaga penyelenggara haji dan umrah setingkat kementerian, bukan lagi sekadar badan.
 

“Alhamdulillah DPR berhasil menyelesaikan RUU Perubahan Haji tepat waktu, dan menyepakati peningkatan status kelembagaan BP Haji dari ‘Badan’ menjadi ‘Kementerian’,” kata HNW di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
 

Dorong Gus Irfan dan Dahnil Jadi Menteri
 

Dengan tetap menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, HNW mendukung agar Kepala BP Haji Gus Irfan dan Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar segera ditunjuk menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah.
 

“Keduanya sudah menguasai visi misi Presiden dalam pengelolaan haji, serta soliditas internal lembaga. Waktu persiapan haji 2026 sudah sangat mepet, sehingga lebih baik langsung dilanjutkan,” jelasnya.
 

Rekam Jejak Ormas Besar
 

HNW menyebut Gus Irfan adalah cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, dan aktif di pesantren serta NU. Sementara Dahnil Anzar adalah kader Muhammadiyah yang pernah menjabat Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.
 

“Dengan rekam jejak itu, mereka sudah mewakili dua ormas Islam terbesar di Indonesia. Komisi VIII secara umum mendukung bila mereka dilantik Presiden menjadi Menteri dan Wakil Menteri,” ungkap HNW.
 

Harapan Haji Lebih Profesional
 

Politisi PKS itu menekankan, dengan pengalaman merintis BP Haji, keduanya sudah terbukti menyusun SOP dan sistem kelembagaan. Ia berharap ke depan, penyelenggaraan haji lebih baik, profesional, dan bebas dari persoalan lama.
 

“Tentu kita dukung agar penyelenggaraan haji lebih profesional, lebih baik, dan sesuai harapan umat serta Presiden Prabowo, yang telah menghadirkan Kementerian Haji terpisah dari Kementerian Agama,” pungkasnya.