Gandeng BPS, Kementerian PKP Alokasikan 3.000 Rumah Subsidi untuk Maluku

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Perumahan Rakyat - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan 3.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. 
 

Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat program perumahan terjangkau.
 

Penyaluran rumah subsidi ini akan menggunakan data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar targeting, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut ditegaskan usai penandatanganan nota kesepakatan sinergitas antara Kementerian PKP, Pemprov Maluku, dan BPS di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
 

Pakai Data BPS untuk Targeting Akurat
 

Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya penggunaan data akurat dari BPS dalam penyaluran program rumah subsidi. Kebijakan ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
 

"Kami menggunakan data yang akurat, dengan data BPS. Itu kan data yang bisa kita andalkan. Jadi kita tidak salah untuk menyasar target penerima," ujar Maruarar. 
 

"Saya mau sampaikan arahan Presiden data yang digunakan hanya satu, yaitu data dari BPS. Dan kami Kementerian yang patuh terhadap arahan itu," sambungnya.
 

ASN Maluku Masih Banyak yang Belum Punya Rumah
 

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik alokasi rumah subsidi ini. Dia mengaku dari total 12.000 pegawai di lingkungan Pemprov Maluku, masih banyak ASN yang belum memiliki rumah.
 

"Masih banyak ASN Maluku yang masih belum memiliki rumah. Kami siap dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto," tandasnya.
 

BPS Siap Support dengan Data Akurat
 

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan kesiapan lembaganya dalam menyediakan data akurat untuk mendukung program 3 juta rumah termasuk penyaluran rumah subsidi di Maluku.
 

"Intinya dari BPS siap menyediakan data dan langsung segera dioperasionalkan di lapangan untuk program rumah subsidi. Kami harap data BPS bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk mendorong kesejahteraan rakyat," katanya.
 

Nota kesepakatan yang ditandatangani secara langsung oleh Menteri PKP, Gubernur Maluku, dan Kepala BPS ini menjadi komitmen bersama dalam mempercepat penyediaan perumahan terjangkau dengan targeting yang lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan data statistik yang akurat.