Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Kerja Tak Pernah Berdusta

Oleh: H. Dede ZakiMubarok
Minggu, 26 Juli 2026 | 07:18 WIB
Ilustrasi - RMN -
Ilustrasi - RMN -

RMBANTEN.COM — DALAM politik, kritik tidak pernah benar-benar berhenti. Bahkan ketika sebuah kebijakan mulai menunjukkan hasil, selalu ada ruang bagi perbedaan pandangan. Itulah watak demokrasi.
 

Namun sejarah tidak pernah mengingat seorang pemimpin hanya karena banyaknya kritik yang diterimanya. Sejarah lebih sering mencatat jejak kebijakan yang mengubah kehidupan masyarakat.
 

Di titik itulah kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni layak dibaca secara lebih jernih: melalui data, bukan semata-mata persepsi.
 

Kritik terhadap pemerintah adalah hak warga negara. Bahkan, dalam negara demokrasi, kritik merupakan instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan. Tetapi kritik juga harus memberi ruang bagi fakta untuk berbicara. Sebab ukuran keberhasilan pemerintahan bukanlah seberapa sering ia menjadi bahan perdebatan, melainkan apakah kebijakan yang diambil mulai menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Peter Drucker pernah mengatakan, "What gets measured gets managed." Apa yang dapat diukur akan lebih mudah dikelola. Dalam konteks pemerintahan, keberhasilan semestinya diukur melalui indikator yang dapat diverifikasi publik, bukan semata melalui persepsi yang berkembang di ruang politik maupun media sosial.
 

Ketika Data Mulai Berbicara
 

Selama ini diskursus publik sering terjebak pada narasi politik yang bising. Padahal pembangunan daerah memiliki ukuran yang jauh lebih objektif: anggaran yang terserap, jumlah masyarakat yang menerima manfaat, kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga indikator ekonomi.
 

Dari perspektif itu, sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan arah yang layak diapresiasi sekaligus terus diawasi.
 

Pendidikan: Memutus Mata Rantai Putus Sekolah
 

Pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Andra Soni.
 

Melalui Program Sekolah Gratis, Pemprov Banten berupaya memastikan keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi alasan anak-anak berhenti sekolah.
 

Pada tahap awal, pemerintah mengalokasikan Rp159 miliar untuk menjalankan program tersebut. Skema subsidi diberikan sebesar Rp250 ribu per siswa per bulan bagi sekolah di Tangerang Raya serta Rp150 ribu per siswa per bulan bagi sekolah di Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Lebak.
 

Program ini telah menjangkau 60.705 siswa dan diperluas untuk sekitar 10.000 siswa Madrasah Aliyah swasta. Pelaksanaannya didukung kerja sama dengan lebih dari 800 SMA, SMK, dan Sekolah Khusus swasta.
 

Pendidikan memang bukan kebijakan yang menghasilkan popularitas dalam waktu singkat. Namun hampir semua negara maju membuktikan bahwa investasi pada kualitas manusia selalu menjadi fondasi pembangunan jangka panjang.
 

Kesehatan: Mencegah Sebelum Mengobati
 

Perubahan penting juga terlihat pada sektor kesehatan.
 

Pemerintah mulai menggeser paradigma pelayanan dari sekadar mengobati menjadi mencegah penyakit melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
 

Lebih dari 3,6 juta warga Banten telah memanfaatkan layanan ini. Sekitar 412 ribu pelajar mengikuti CKG Sekolah yang dilaksanakan secara serentak.
 

Program tersebut turut meningkatkan penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) aktif sehingga Banten melampaui target nasional dalam upaya eliminasi penyakit tersebut. Di sisi lain, cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah mendekati 98 persen, memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
 

Langkah preventif seperti ini memang sering kali tidak langsung terlihat hasilnya. Namun dalam jangka panjang, pencegahan penyakit jauh lebih murah dan lebih manusiawi dibanding menunggu masyarakat jatuh sakit.
 

Membangun dari Desa
 

Pembangunan tidak boleh berhenti di pusat-pusat kota.
 

Melalui Program Bang Andra (Bangun Jalan Desa Sejahtera), Pemerintah Provinsi Banten memperkuat konektivitas wilayah pedesaan.
 

Sekitar 68–71 kilometer jalan desa beserta satu jembatan telah diselesaikan. Tahun berjalan, pembangunan dilanjutkan pada 33 ruas jalan sepanjang 46,71 kilometer.
 

Di Desa Karyajaya, misalnya, pembangunan jalan beton sepanjang 2,9 kilometer membuka akses sekitar 200 hektare sawah, sehingga biaya distribusi hasil panen menjadi lebih efisien.
 

Selain itu, sebanyak 1.238 desa menerima bantuan keuangan sebesar Rp120 juta per desa, sementara Program Bang Andra sendiri memperoleh alokasi sekitar Rp167,4 miliar.
 

Jalan desa bukan sekadar infrastruktur fisik. Ia membuka akses ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan hidup yang lebih baik.
 

Ekonomi Bergerak ke Arah Positif
 

Indikator makro ekonomi juga memberikan sinyal yang cukup menggembirakan.
 

Realisasi investasi mencapai Rp130,2 triliun, melampaui target tahunan pemerintah.
 

Pertumbuhan ekonomi Banten tercatat 5,37 persen, ditopang sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertanian.
 

Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 6,63 persen, sedangkan tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,51 persen, atau sekitar 11.900 warga berhasil keluar dari garis kemiskinan.
 

Berbagai capaian tersebut tentu dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kebijakan nasional, dinamika investasi, hingga kondisi ekonomi global. Karena itu, tidak tepat mengaitkan seluruh perubahan hanya dengan satu aktor atau satu kebijakan pemerintah daerah. Namun indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan Banten bergerak dalam tren yang positif.
 

APBD sebagai Cermin Keberpihakan
 

Arah kepemimpinan pada akhirnya tercermin dari cara pemerintah menggunakan anggaran.
 

APBD Provinsi Banten menetapkan pendapatan sebesar Rp10,08 triliun dengan belanja Rp10,04 triliun.
 

Yang menarik, 58,18 persen belanja daerah diarahkan untuk pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pilihan ini menunjukkan prioritas pemerintah pada kebutuhan mendasar masyarakat.
 

Tugas berikutnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.
 

Kritik Tetap Penting
 

Seluruh capaian tersebut bukan berarti semua persoalan telah selesai.
 

Pemerataan pembangunan, kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pelayanan birokrasi, hingga pengelolaan lingkungan tetap menjadi pekerjaan besar yang menuntut konsistensi pemerintah.
 

Karena itu, kritik harus tetap hidup.
 

Namun kritik yang sehat adalah kritik yang berbasis data, menghadirkan solusi, dan mendorong pemerintah memperbaiki kebijakannya. Sebaliknya, pemerintah pun harus membuka ruang evaluasi dan menjadikan kritik sebagai bagian dari proses penyempurnaan.
 

Sejarah Akan Memberikan Penilaian
 

Masa kepemimpinan Andra Soni masih panjang.
 

Masih terlalu dini untuk memberikan vonis akhir.
 

Yang dapat dinilai hari ini adalah arah kebijakan, keberanian mengambil keputusan, dan konsistensi menjalankan program-program prioritas.
 

Pada akhirnya, rakyat tidak memilih gubernur untuk memenangkan perdebatan politik. Rakyat memilih pemimpin yang mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang mereka hadapi.
 

Kritik akan selalu menjadi bagian dari demokrasi. Namun kerja nyata adalah bahasa yang paling mudah dipahami masyarakat.
 

Apabila berbagai program tersebut terus berjalan secara konsisten, dikelola dengan transparan, dievaluasi secara terbuka, dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, maka sejarah kemungkinan tidak akan mengingat kerasnya sorotan yang pernah mengiringi awal kepemimpinan Andra Soni. Sejarah akan lebih mengingat perubahan yang berhasil diwujudkan.
 

Karena pada akhirnya, sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang paling banyak berbicara. Sejarah ditulis oleh mereka yang menghadirkan perubahan.
 

Catatan Redaksi

Artikel ini merupakan opini penulis. Data yang digunakan mengacu pada publikasi resmi Pemerintah Provinsi Banten, dokumen APBD, indikator Badan Pusat Statistik (BPS), serta data resmi instansi terkait. Penilaian terhadap efektivitas kebijakan publik akan terus berkembang seiring proses pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
 

Penulis: Pengurus Pusat IKALUIN Jakarta
 

RAJA MEDIA - Opini 2026rajamedia

Komentar: