Ara Kebut Bedah Rumah BSPS di Bandung, Tegaskan Tak Boleh Ada Pungli

RAJAMEDIA.CO – Bandung – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali mengingatkan seluruh jajaran pelaksana agar Program 3 Juta Rumah benar-benar berpihak kepada rakyat. Pesannya tegas: percepat pembangunan, tepat sasaran, dan jangan ada pungutan liar (pungli).
 

Penegasan itu disampaikan saat Maruarar meninjau pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (26/7/2026).
 

Rumah Pemulung Dipastikan Layak Dibantu
 

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar mendatangi rumah Tardi, seorang pemulung yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni.

Hasil survei dan verifikasi lapangan menyatakan rumah Tardi memenuhi seluruh persyaratan sebagai penerima BSPS. Ara pun meminta proses pembangunan dipercepat dan tidak menunggu jadwal semula yang baru dimulai akhir Agustus.
 

"Kami ingin rakyat segera merasakan manfaat program ini. Jangan diperlambat, dan jangan sampai ada pungutan apa pun kepada masyarakat. Program ini adalah hak rakyat dan harus dilaksanakan secara bersih, transparan, serta penuh tanggung jawab," tegas Maruarar.
 

Kabupaten Bandung Pecahkan Rekor Alokasi BSPS
 

Tahun 2026 menjadi momentum besar bagi Kabupaten Bandung.
 

Daerah ini memperoleh 3.235 unit BSPS yang tersebar di 31 kecamatan dan 196 desa. Angka tersebut melonjak drastis dibanding tahun 2025 yang hanya mendapat 35 unit.
 

Khusus Kecamatan Katapang sendiri memperoleh alokasi 33 unit rumah.
 

Sementara secara nasional, Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi BSPS terbesar tahun ini, yakni 46.817 unit rumah, sebagai bagian dari percepatan pengentasan rumah tidak layak huni.
 

Rumah Subsidi Harus Sudah Berdiri
 

Maruarar juga mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai rumah subsidi.
 

Menurutnya, masyarakat tidak boleh lagi hanya disuguhi brosur atau gambar rumah.
 

Rumah subsidi harus sudah siap dibangun bahkan siap dihuni ketika ditawarkan kepada masyarakat.
 

"Arahan Presiden Prabowo jelas, rumah subsidi bukan hanya gambar, tetapi rumahnya sudah jadi. Saya ingin perangkat daerah dan Balai Perumahan lebih aktif menyosialisasikan program ini agar diketahui seluruh rakyat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu masyarakat juga diperkenalkan dengan KPR FLPP serta aplikasi SIKUMBANG Tapera untuk memudahkan pencarian rumah subsidi yang telah siap huni.
 

Tender Material Dibuka Terang-Terangan
 

Maruarar turut menyaksikan simulasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) sebagai mekanisme baru pengadaan material BSPS.
 

Sebanyak tiga toko mengikuti proses tersebut secara terbuka.
 

Hasilnya, pemerintah berhasil menghemat anggaran sebesar Rp2.898.000 atau sekitar 4,14 persen dari total pagu Rp70 juta. PT Sukamenag Jaya keluar sebagai pemenang tender.
 

Menurut Maruarar, sistem ini merupakan reformasi tata kelola BSPS agar seluruh proses berlangsung terbuka, kompetitif, dan akuntabel.
 

"Program ini milik rakyat. Karena itu seluruh prosesnya harus transparan, terbuka, dan tidak boleh ada pungutan apa pun. Efisiensi anggaran yang dihasilkan akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk tambahan bantuan perumahan," tegasnya.
 

DPR Siap Tambah Bantuan
 

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv Singh mengapresiasi peningkatan alokasi bantuan rumah di Kabupaten Bandung.
 

Ia bahkan menyatakan siap memberikan tambahan bantuan secara pribadi untuk masyarakat.
 

"Terima kasih Pak Menteri. Kementerian PKP sudah banyak membantu masyarakat kami, dan saya juga akan menambah bantuan secara pribadi untuk rakyat," kata Rajiv.
 

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekda Jawa Barat, serta jajaran Kementerian PKP dan BP3KP Jawa II.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.