Dana Desa Jangan Jadi Jerat! DPR Desak Pendampingan Total bagi Kepala Desa

RAJAMEDIA.CO – Jakarta - Pengelolaan Dana Desa dinilai tak cukup hanya diawasi saat pemeriksaan akhir. Pendampingan sejak tahap perencanaan justru menjadi kunci agar penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran dan para kepala desa tidak tersandung persoalan hukum.
 

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat pendampingan sejak awal proses pengelolaan Dana Desa.
 

"Pendekatannya bukan mencari kesalahan, tetapi membimbing kepala desa agar memahami tata kelola keuangan yang benar sejak awal," kata Charles kepada Parlementaria, dikutip Senin (27/7/2026).

BACA JUGA

Konflik Horizontal di Menteng, DPR Minta Polisi Bertindak Cepat

Firman Soebagyo: Korupsi Makin Ganas, Prabowo Tak Bisa Berjuang Sendirian

Kuota Internet Tak Boleh Hangus! DPR Peringatkan Operator Wajib Patuhi Putusan MK

Bukan Mencari Kesalahan
 

Charles menegaskan, tujuan utama pendampingan adalah memberikan kepastian kepada para kepala desa mengenai aturan penggunaan Dana Desa.
 

Mulai dari memahami kegiatan yang diperbolehkan, mekanisme penyusunan anggaran, hingga tata cara pertanggungjawaban keuangan harus dijelaskan secara menyeluruh.
 

Menurutnya, banyak kepala desa memiliki niat baik membangun daerahnya, tetapi tidak semuanya memiliki kemampuan administrasi dan pengelolaan keuangan yang sama.
 

Tiga Kunci Pengelolaan Dana Desa
 

Politikus Fraksi Partai NasDem itu menyebut ada tiga hal yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan Dana Desa.
 

Pertama, bimbingan teknis yang memadai.
 

Kedua, pendampingan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan hingga pelaporan.
 

Ketiga, pemahaman terhadap konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.
 

"Ini agar tidak ada kesan kepala desa dijebak karena tidak tahu prosesnya, lalu ujungnya terjadi kriminalisasi," tegas Charles.

Apresiasi Langkah BPK dan BPKP
 

Charles mengapresiasi langkah BPK dan BPKP yang telah mulai melakukan pendampingan terhadap pengelolaan Dana Desa.
 

Namun, ia berharap pendampingan tersebut dilakukan secara konsisten dan menyeluruh agar tata kelola Dana Desa benar-benar berjalan transparan dan akuntabel.
 

"Kami berharap BPKP melakukan proses pendampingan dari awal sampai akhir sehingga pengelolaan Dana Desa berjalan dengan baik," ujarnya.

Badung Bisa Jadi Contoh Nasional
 

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Badung, Bali, Charles melihat praktik pengelolaan Dana Desa yang dinilai layak menjadi contoh bagi daerah lain.
 

Menurutnya, Dana Desa di Badung tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, tetapi juga disinergikan dengan kebutuhan desa adat tanpa mengabaikan aspek pertanggungjawaban anggaran.
 

Model tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya, dan tata kelola keuangan yang akuntabel.
 

Dana Desa Harus Tepat Sasaran
 

Charles berharap penguatan pendampingan dari BPK dan BPKP dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa di seluruh Indonesia.
 

Dengan sistem yang lebih tertib dan transparan, Dana Desa diharapkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, tanpa menimbulkan persoalan hukum bagi para kepala desa yang bekerja dengan itikad baik.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.