DPR Dorong Ara Percepat Program Rumah Rakyat Kecil

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, legislator — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mendorong Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mempercepat program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 

Dorongan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PKP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
 

Komisi V meminta pemerintah memperkuat berbagai program perumahan rakyat mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun, rumah khusus, hingga optimalisasi lahan negara untuk pembangunan hunian.
 

Rumah Rakyat Harus Dipercepat
 

Roberth menegaskan percepatan pembangunan hunian rakyat membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pembiayaan, badan usaha, hingga seluruh pemangku kepentingan.
 

Menurutnya, langkah itu penting untuk mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat kecil sekaligus mendukung penyediaan hunian tetap pascabencana.
 

“Meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan integrasi program perumahan dan kawasan permukiman guna mendukung percepatan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Roberth.
 

DPR Soroti Pengawasan Program Perumahan
 

Selain percepatan pembangunan, Komisi V DPR juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan internal di lingkungan Kementerian PKP.
 

Politikus NasDem itu meminta tata kelola program perumahan diperkuat agar berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
 

Fokus pengawasan diarahkan pada:
 

1. Program BSPS

2. Pembangunan rumah susun,

3. Rumah khusus

4. Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

5. Penanganan kawasan kumuh

6. Sanitasi masyarakat.
 

Rumah Tak Layak Huni Harus Dikurangi
 

Komisi V DPR menilai program BSPS dan program perumahan lainnya harus dipercepat untuk menekan angka rumah tidak layak huni di Indonesia.
 

Menurut Roberth, percepatan pembangunan perumahan juga penting untuk mendukung pemerataan pembangunan kawasan permukiman nasional.
 

“Komisi V DPR RI sepakat mempercepat program BSPS dan program perumahan lainnya guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat,” tegasnya.
 

Temuan BPK Segera Dituntaskan
 

Dalam rapat tersebut, DPR juga meminta Kementerian PKP segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
 

Tercatat ada enam laporan hasil pemeriksaan yang mencakup 36 temuan dan 106 rekomendasi.
 

DPR meminta penyelesaian administrasi, penguatan pengendalian internal, pengawasan penyaluran bantuan hingga pemulihan kerugian negara dilakukan secara serius.
 

Lahan Negara Diminta Dipakai untuk Rumah Rakyat
 

Roberth juga menekankan pentingnya pemanfaatan lahan milik negara untuk pembangunan perumahan rakyat.
 

Menurutnya, langkah itu menjadi solusi strategis untuk mengurangi backlog perumahan nasional yang masih tinggi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 

“Memberdayakan lahan-lahan milik negara untuk pembangunan perumahan dalam rangka mengurangi backlog perumahan utamanya untuk MBR,” pungkasnya.