Dengerin Nih! Muhammadiyah Larang Pejabat Cawe-cawe Politik, Itu 'Abuse of Power'

RAJAMEDIA.CO - Jakarta - Untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, para pejabat siapapun diimbau tidak menyalahgunakan wewenang dengan ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

Begitu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir saat forum media gathering dengan media massa nasional di Aula lantai 6 Masjid At Tanwir PP Muhammadiyah Jakarta, Kamis (22/6) lalu.
 
"Hal yang dipesankan Muhammadiyah, jangan sampai ada abuse of power, jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Haedar Nashir.

Haedar menegaskan bahwa cawe-cawe tidak tepat dilakukan oleh para pejabat, baik itu pejabat eksekutif, pejabat legislatif, pejabat yudikatif, maupun pejabat di lembaga kenegaraan yang lain.

Kata Haedar, harga yang dibayar untuk penyalahgunaan ini cukup mahal bagi kesehatan sebuah negara.

"Pesan Muhammadiyah untuk seluruh pejabat yang punya posisi di dalam pemerintahan, baik di eksekutif dari presiden, gubernur, walikota sampai bupati, maupun di legislatif, Ketua MPR, Ketua DPR, tentu juga di lembaga-lembaga yudikatif bahkan di Mahkamah Konstitusi agar bagaimana pemilu ini tidak sekadar luber-jurdil, bermartabat dalam konteks kemandirian tapi juga tidak menimbulkan proses konflik politik yang keras akibat dari tidak bisa menahan posisi dan menahan keterlibatan di dalam proses politik,” terangnya.

Menuru Haedar, alih-alih ikut cawe-cawe, para pejabat diharapkan mengawal pemilu secara adil tanpa menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

"Maka kami mengimbau pada seluruh institusi pemerintahan dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif termasuk di dalamnya TNI-POLRI agar bisa mengawal pemilu itu sebagai wasit dan pemimpin yang adil. Nah itu poin penting kami,” dmikian tutup Haedar Nashir.