Ara, Tito, dan BPS Kompak Kawal BSPS! Data Penerima Diverifikasi Berlapis

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Pemerintah memperkuat koordinasi untuk memastikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (6/7/2026).
 

Pertemuan itu membahas sinkronisasi data, mekanisme verifikasi, hingga peran pemerintah daerah dalam menetapkan calon penerima bantuan rumah layak huni.
 

BSPS Naik Signifikan, Data Harus Akurat
 

Maruarar Sirait mengatakan alokasi Program BSPS tahun ini meningkat cukup besar sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPS.

Menurutnya, dukungan Kemendagri dan BPS menjadi kunci agar proses pendataan dan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran.
 

"Program BSPS tahun ini meningkat sangat signifikan. Kami mendapat dukungan dari Menteri Dalam Negeri melalui koordinasi dengan seluruh kepala daerah, serta dukungan penuh BPS melalui penyediaan data yang akurat," ujar Maruarar.
 

Bidik Perbaikan 15 Ribu Rumah di Perbatasan
 

Selain BSPS, rapat juga membahas rencana perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan.
 

Maruarar menyebut Menteri Dalam Negeri, yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), mendukung program renovasi sekitar 15 ribu rumah di wilayah perbatasan.
 

Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian menjadi langkah penting agar masyarakat di daerah terluar juga mendapatkan hunian yang layak.
 

Tito: Kepala Daerah Diminta Bergerak Bersama
 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan Kemendagri akan mengonsolidasikan seluruh pemerintah daerah untuk mengusulkan calon penerima bantuan.
 

Usulan tersebut nantinya diverifikasi menggunakan data BPS sebelum dilakukan pengecekan lapangan oleh tim Kementerian PKP.
 

"Pemerintah daerah mengusulkan calon penerima, kemudian diverifikasi menggunakan data BPS dan dicek langsung di lapangan agar bantuan benar-benar tepat sasaran," kata Tito.
 

Ia menambahkan, mekanisme serupa juga diterapkan dalam program perbaikan rumah di kawasan perbatasan.
 

Saat ini telah terdapat sekitar 36 ribu usulan yang masih menunggu proses verifikasi.
 

Kepala Daerah Akan Dikumpulkan
 

Untuk mempercepat pelaksanaan program, Kemendagri akan menggelar rapat konsolidasi bersama seluruh kepala daerah.
 

Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang agar pelaksanaan BSPS dapat dilakukan secara serentak di berbagai daerah.
 

"Kami akan mengundang seluruh kepala daerah agar bergerak secara paralel menyukseskan Program BSPS," ujar Tito.
 

BPS Siap Dukung dengan Data
 

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memastikan pihaknya siap mendukung program pemerintah melalui penyediaan data statistik yang akurat hingga tingkat daerah.
 

Menurut Amalia, koordinasi antara BPS pusat, BPS daerah, pemerintah daerah, dan Kementerian PKP akan terus diperkuat agar proses pendataan dan verifikasi berjalan lebih efektif.
 

Pemerintah Kejar Program Tepat Sasaran
 

Melalui sinergi antara Kementerian PKP, Kemendagri, dan BPS, pemerintah menargetkan pelaksanaan Program BSPS berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data.
 

Dengan sistem pendataan yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap bantuan perumahan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan sekaligus mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia.
 

RAJA MEDIA | Perumahan Rakyat