Ara Naikkan Kuota Bedah Rumah Besar-besaran, NTB Kebagian 10.000 Unit BSPS!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali menggeber percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kali ini, enam pemerintah daerah mendapat tambahan kuota bedah rumah secara signifikan sebagai bagian dari upaya mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni di Indonesia.
 

Komitmen itu ditegaskan Menteri yang akrab disapa Ara saat menerima audiensi sejumlah kepala daerah di Ruang Menteri PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
 

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTB, Gubernur Sulawesi Barat, Plt Gubernur Riau, Gubernur Gorontalo, Kepala Dinas Perumahan Provinsi Bengkulu, dan Wakil Gubernur Papua Selatan.
 

Kuota BSPS Melonjak Tajam
 

Ara mengatakan pemerintah terus meningkatkan cakupan Program BSPS sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.

Salah satu lonjakan terbesar terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB).
 

"Kami melihat masih banyak daerah yang membutuhkan Program BSPS. Karena itu kuotanya kami tingkatkan secara signifikan. Di NTB misalnya, naik dari 1.610 unit menjadi 10.000 unit," ujar Ara.

Tak hanya NTB, sejumlah daerah lain juga memperoleh tambahan kuota besar, yakni:
 

1. Sulawesi Barat: 722 unit menjadi 3.061 unit 

2. Gorontalo: 1.130 unit menjadi 4.066 unit 

3. Riau: 433 unit menjadi 1.680 unit 

4. Bengkulu: 121 unit menjadi 2.750 unit 

5. Papua Selatan: 65 unit menjadi 3.465 unit 
 

Menurut Ara, peningkatan tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar semakin banyak keluarga memiliki rumah yang layak huni.
 

Bedah Rumah Tak Sekadar Bangun Rumah
 

Selain menambah kuota, Kementerian PKP juga terus memperbaiki tata kelola BSPS melalui penerapan skema Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat.
 

Skema tersebut diyakini mampu membuat pelaksanaan program lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.
 

Namun bagi Ara, pembangunan rumah tidak cukup berhenti pada fisik bangunan semata.
 

Ia mendorong agar Program BSPS diintegrasikan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
 

Rumah Dibedah, Sertifikat Terbit, Ekonomi Ikut Tumbuh
 

Ara mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mulai menggabungkan Program BSPS dengan sertifikasi tanah masyarakat.

Menurutnya, model tersebut layak menjadi contoh nasional.
 

Ke depan, Ara bahkan mengusulkan agar program bedah rumah juga dipadukan dengan KUR Perumahan, rumah subsidi, hingga pembiayaan usaha melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
 

"Rumahnya diperbaiki, sertifikat tanahnya selesai, ekonominya juga diperkuat. Jadi manfaatnya dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat," kata Ara.
 

Menurutnya, integrasi berbagai program tersebut akan menciptakan pemberdayaan masyarakat yang lebih berkelanjutan karena warga tidak hanya memperoleh rumah layak, tetapi juga kepastian hukum atas tanah serta akses pembiayaan usaha.
 

Gorontalo Jadi Contoh
 

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut baik gagasan tersebut.
 

Ia menjelaskan, selama ini salah satu kendala utama pelaksanaan bedah rumah adalah belum jelasnya status kepemilikan lahan masyarakat.
 

Karena itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo menggandeng Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat sertifikasi tanah penerima BSPS.
 

"Selama ini banyak rumah yang belum bisa dibedah karena persoalan legalitas tanah. Dengan sertifikasi, masyarakat mendapat kepastian hukum sekaligus bisa menerima bantuan perumahan secara optimal," ujar Gusnar.
 

Bangun Rumah, Bangun Kesejahteraan
 

Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat.
 

Integrasi Program BSPS, rumah subsidi, KUR Perumahan, sertifikasi tanah, hingga pembiayaan usaha diharapkan menjadi model baru pembangunan yang tidak sekadar menghadirkan hunian layak, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 
 

RAJA MEDIA I Perumahan Rakyat