Ara Kunci Program Bedah Rumah, Go PKP Jadi Senjata Berantas Salah Sasaran

RAJAMEDIA.CO - Jakarta – Pemerintah terus membenahi tata kelola Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
 

Langkah itu diperkuat melalui kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan memanfaatkan sistem digital Go PKP sebagai instrumen utama verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan.
 

Penguatan sistem tersebut menjadi agenda utama dalam rapat yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di kediaman Mendagri, Senin (29/6/2026).
 

Go PKP Jadi Garda Depan Verifikasi
 

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, aplikasi Go PKP kini telah digunakan dalam proses verifikasi calon penerima bantuan BSPS.

Melalui sistem tersebut, hasil verifikasi lapangan yang dilakukan jajaran Kementerian PKP akan dikirim secara berkala kepada BPS sebagai bahan pemutakhiran data nasional sehingga basis data penerima bantuan semakin akurat.
 

"Kami ingin memastikan setiap bantuan bedah rumah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Karena itu kami terus memperkuat kolaborasi dengan Kemendagri dan BPS agar proses verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran data berjalan terpadu," kata Maruarar.
 

Data Nasional Disinkronkan
 

Dalam pertemuan itu, Maruarar juga meminta berbagai masukan untuk menyempurnakan sistem Go PKP agar semakin efektif mendukung pelaksanaan Program BSPS.
 

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan hasil verifikasi lapangan yang dimiliki Kementerian PKP.
 

Menurutnya, integrasi kedua sumber data tersebut akan menghasilkan basis data penerima bantuan yang lebih mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 

Pemda Diminta Lebih Aktif
 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah harus mengambil peran lebih besar dalam proses pengusulan calon penerima bantuan.
 

Menurut Tito, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat sehingga mampu memastikan usulan penerima bantuan benar-benar sesuai fakta di lapangan.
 

Dengan keterlibatan aktif daerah, penyaluran bantuan diyakini akan semakin tepat sasaran.
 

Persyaratan Disederhanakan
 

Selain membahas integrasi data, rapat juga mengevaluasi berbagai aspek teknis pelaksanaan BSPS, mulai dari penyempurnaan kriteria penerima bantuan, penyesuaian hasil verifikasi lapangan, hingga penyederhanaan readiness criteria tanpa mengurangi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
 

Pemerintah berharap penyempurnaan sistem Go PKP dapat mempercepat pelaksanaan Program BSPS sekaligus mendukung target Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
 

Ara Apresiasi Dukungan Kemendagri dan BPS
 

Menutup rapat, Maruarar menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemendagri dan BPS yang terus memperkuat sinergi dalam memperbaiki tata kelola program bedah rumah.
 

Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
 

"Terima kasih kepada seluruh tim Kemendagri dan BPS yang terus berkolaborasi sehingga pelaksanaan Program BSPS semakin baik, transparan, dan tepat sasaran," pungkasnya.
 

RAJA MEDIA I Perumahan Rakyat