Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

BPS Pegang Peran Strategis dalam Penyusunan Kebijakan Berbasis Data

Laporan: Halim Dzul
Minggu, 13 April 2025 | 14:34 WIB
Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari. - Humas DPR -
Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari. - Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Makassar — Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, menegaskan pentingnya peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan nasional dan daerah. 
 

Pernyataan itu disampaikannya dalam pertemuan Komisi X DPR RI dengan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar, Kamis lalu (10/4/2025).
 

Menurut Karmila, sistem One Data Indonesia yang saat ini dijalankan BPS menjadikan lembaga tersebut sebagai simpul penting dalam upaya menciptakan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Ia menilai, keberhasilan sistem ini memerlukan kolaborasi erat lintas kementerian dan lembaga.
 

“BPS kini menjadi pusat dari sistem data nasional. Namun untuk memastikan efektivitasnya, seluruh kementerian perlu memberikan dukungan dan akses yang memadai,” ujar politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
 

Karmila juga menyoroti persoalan validitas data di lapangan yang dinilai masih menjadi tantangan. Ia mengingatkan bahwa akurasi dan kualitas data sangat penting, agar tidak menimbulkan kebijakan yang keliru.
 

Dorong Peningkatan Kualitas SDM BPS
 

Selain soal sistem dan sinergi lintas sektor, Karmila juga menekankan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di tubuh BPS, terutama petugas lapangan.
 

“SDM di lapangan harus dibekali tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan analisis, komunikasi, dan kepekaan terhadap kejanggalan data,” ujarnya.
 

Menurutnya, data statistik seharusnya tidak hanya dikumpulkan untuk memenuhi formalitas, tetapi harus bisa memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan.
 

Hingga kini, berdasarkan laporan Satu Data Indonesia 2024, BPS bertanggung jawab atas 175 jenis data sektoral lintas instansi. 
 

Komisi X DPR berharap, peningkatan peran dan kapasitas BPS dapat menjadi fondasi penting dalam memperkuat pembangunan nasional berbasis data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.rajamedia

Komentar: