Beras Impor Berkutu! DPR Sentil Pemerintah: Ini Pemborosan!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, RMN– Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan geram dengan temuan beras berkutu di Gudang Bulog Yogyakarta. Parahnya lagi, beras itu ternyata sisa stok impor tahun lalu yang dibiarkan mengendap di gudang hingga tidak layak konsumsi.
 

Berdasarkan laporan, ada sekitar 100.000 hingga 300.000 ton beras impor yang rusak akibat serangan hama. Johan pun mempertanyakan kebijakan impor yang dianggap ugal-ugalan dan malah merugikan negara.
 

“Kasus ini menunjukkan buruknya perencanaan dalam kebijakan pangan nasional. Kalau tahu bakal menumpuk dan akhirnya rusak, kenapa impor dalam jumlah besar tetap dilakukan? Ini bentuk pemborosan yang bertentangan dengan kebijakan efisiensi Presiden Prabowo,” kata Johan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/03/2025).
 

Johan mendesak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bertanggung jawab atas carut-marutnya pengelolaan beras impor ini. Menurutnya, tata kelola pangan nasional masih amburadul dan harus segera diperbaiki agar tidak terus merugikan keuangan negara dan membahayakan ketahanan pangan.
 

Tak cukup di situ, Politisi PKS ini juga meminta Badan Pangan Nasional mengaudit mekanisme pengadaan dan penyimpanan beras impor. Dia menegaskan Bulog harus transparan dalam menangani beras berkutu ini dan memastikan beras yang didistribusikan ke masyarakat benar-benar layak konsumsi.
 

Johan juga menyoroti pentingnya memperkuat produksi beras dalam negeri agar tidak terus-terusan bergantung pada impor. Dia mendesak Kementerian Pertanian untuk lebih mendukung petani lokal agar Indonesia bisa mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
 

“Kebijakan pangan harus lebih berpihak kepada petani dan rakyat, bukan malah merugikan mereka. Pemerintah tidak bisa terus mengandalkan impor yang akhirnya mubazir dan malah menyengsarakan masyarakat,” tegasnya.
 

Johan memastikan Komisi IV DPR RI tidak akan tinggal diam dan bakal terus mengawasi langkah pemerintah dalam menangani persoalan ini. Ia menekankan, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran agar kebijakan pangan nasional tidak lagi asal jalan dan justru merugikan rakyat.