Anggota BAM Sentil Stigma PMI = Pembantu: Negara Harus Ralat, Ini Kelas Menengah Baru!

RAJAMEDIA.CO - Surabaya, PMI– Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Totok Hedi Santosa, menyentil keras masih melekatnya stigma usang terhadap pekerja migran Indonesia.
Dalam kunjungan kerja spesifik BAM ke Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (22/5/2025), Totok menegaskan perlunya negara hadir aktif merawat eks PMI sebagai embrio kelas menengah baru di daerah.
“Asosiasi PMI = Pembantu, Harus Diubah!”
"Ini soal pola pikir bangsa," tegas Totok. "Kalau bicara tenaga kerja Indonesia, asosiasinya langsung pembantu. Padahal banyak dari mereka punya keterampilan tinggi, bahkan pulang dengan modal."
Totok menilai narasi lama itu telah mengerdilkan potensi para PMI yang sejatinya punya peran besar sebagai penggerak ekonomi, baik di luar negeri maupun sepulang ke tanah air.
Sejarah Migrasi dan Peluang Baru
Ia menelusuri sejarah panjang migrasi tenaga kerja Indonesia sejak 1960-an, saat mereka bekerja tanpa upah mengikuti keluarga elite lokal. Namun kini, kata dia, situasinya berubah: banyak eks PMI pulang dengan modal, membentuk koperasi, dan memulai usaha.
“Kalau tidak dirawat, mereka bisa jatuh miskin lagi. Siklusnya balik lagi: anak-anaknya jadi PMI lagi. Ini harus kita putus,” katanya tegas.
Dukungan Nyata, Bukan Sekadar Apresiasi
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, negara harus menyediakan dukungan nyata—bukan hanya seremonial penghargaan. Ia menyarankan dana khusus hingga regulasi baru agar eks PMI berkembang jadi motor ekonomi daerah.
“Kenapa kita bangga kerja di luar negeri? Kecuali jadi dosen atau engineer. Harusnya mereka bisa sukses juga di dalam negeri,” tandas Totok.
Ia berharap negara benar-benar hadir dalam setiap fase perjalanan hidup para pekerja migran, bukan hanya saat mereka menghasilkan devisa. Karena bagi Totok, pekerja migran bukan sekadar pahlawan devisa, tapi aset bangsa yang harus dirawat.
Hukum 3 hari yang lalu

Daerah | 2 hari yang lalu
Parlemen | 6 hari yang lalu
Dunia | 6 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Dunia | 6 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Hukum | 1 hari yang lalu
Parlemen | 4 hari yang lalu
Hukum | 3 hari yang lalu