BKSAP DPR RI Kecam Aksi Israel Perluas Kendali di Tepi Barat

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Palestina - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam tindakan Israel yang memperluas kendali di Tepi Barat, Palestina. Langkah tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional serta bertentangan dengan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Perluasan kendali Israel di Tepi Barat adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Tindakan Israel ini semakin menegaskan adanya pola kebijakan yang tidak sejalan dengan semangat perdamaian dan penyelesaian konflik secara adil," jelas Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat dalam keterangannya (Rabu, 25/2).

"Perluasan wilayah di kawasan pendudukan bukan hanya memperburuk situasi kemanusiaan, tetapi juga mengikis kepercayaan terhadap proses perdamaian yang selama ini diperjuangkan masyarakat internasional," sambungnya.

Sejalan dengan itu, pihaknya pun menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Menteri Luar Negeri RI bersama 18 menteri luar negeri negara lain dan sejumlah organisasi Islam internasional yang telah menyatakan sikap senada sebelumya. Dia menegaskan sikap tegas Indonesia di forum internasional harus terus dikawal secara konsisten.

"Kami sepakat dengan sikap Menlu RI (mengecam Israel). Dunia tidak boleh menutup mata terhadap kejahatan yang terus berulang dan menghambat terwujudnya kemerdekaan Palestina,” ujar anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi PKS ini.

Ingatkan Posisi Indonesia di BoP

BKSAP juga kembali mengingatkan hasil rapat koordinasi terakhir dengan Kemenlu terkait kehati-hatian Indonesia dalam keikutsertaan pada Board of Peace (BoP).

"Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional harus selalu dipastikan tidak mengaburkan posisi tegas Indonesia terhadap penjajahan serta keberpihakan yang tidak boleh bergeser sedikit pun dari kemerdekaan Palestina," tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya menilai berbagai langkah sepihak Israel menunjukkan indikasi minimnya komitmen terhadap perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Padahal penyelesaian konflik hanya dapat tercapai apabila ada penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina serta penghentian seluruh bentuk ekspansi di wilayah pendudukan.

Melalui diplomasi parlemen, BKSAP DPR RI sebagai second track diplomacy akan terus mendampingi sikap politik luar negeri Indonesia agar tetap konsisten, tegas, dan berpihak pada keadilan serta kemerdekaan rakyat Palestina.

"Semangat para pendiri bangsa jelas, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dukungan terhadap Palestina bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga soal amanah sejarah dan komitmen moral bangsa Indonesia," pungkas Syahrul Aidi Maazat.