Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Ketua DPR RI Warning! Layanan Haji 1447 H Tak Boleh Kedodoran di Armuzna

Laporan: Halim Dzul
Kamis, 19 Februari 2026 | 22:14 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Penutupan Masa Sidang III Tahun 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Kamis (19/2/2026)  - X Puan Maharani -
Ketua DPR RI Puan Maharani saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Penutupan Masa Sidang III Tahun 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Kamis (19/2/2026) - X Puan Maharani -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Haji – Persiapan haji 1447 Hijriah mulai dipanaskan. Ketua DPR RI Puan Maharani memberi sinyal tegas: kualitas layanan jemaah tak boleh turun kelas, apalagi saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
 

Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Penutupan Masa Sidang III Tahun 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Kamis (19/2/2026), Puan menekankan empat sektor krusial: akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan.
 

“DPR RI memberi perhatian terhadap kualitas layanan jemaah haji agar semakin baik. Terutama pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” tegasnya.
 

Pesan politiknya jelas: pelayanan harus naik standar, bukan sekadar rutinitas tahunan.
 

Mitigasi Wajib, Jangan Tunggu Krisis
 

Puan juga meminta pemerintah tak hanya fokus pada teknis keberangkatan, tetapi menyiapkan rencana mitigasi jika terjadi keadaan darurat.
 

Menurutnya, cuaca ekstrem, kepadatan jemaah, hingga persoalan kesehatan harus diantisipasi sejak dini agar tak mengganggu ibadah.
 

“Pemerintah agar menyusun rencana mitigasi untuk mengantisipasi keadaan darurat yang dapat mengganggu pelayanan jemaah haji,” ujarnya.
 

Artinya, tak boleh ada skenario dadakan. Semua harus terukur dan siap dieksekusi.
 

Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci
 

Di sisi lain, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian.
 

Dalam rapat kerja bersama Baleg DPR RI dan Dewan Pengawas Haji BPKH (12/2/2026), Dahnil menyebut pengelolaan komoditas nasional masih berjalan sendiri-sendiri.
 

“Kita bicara bagaimana supaya dikoordinasikan pengembangan ekspor komoditas kita. Selama ini masing-masing,” ujarnya.
 

Menurutnya, komoditas tersebut bersinggungan dengan banyak kementerian seperti Perdagangan, Pertanian, dan instansi lain dalam ekosistem yang sama. Tanpa orkestrasi yang solid, kebijakan rawan tumpang tindih.
 

Haji Bukan Sekadar Ritual
 

Sorotan DPR menunjukkan satu hal: haji bukan hanya ibadah spiritual, tapi juga soal tata kelola, manajemen risiko, dan pelayanan publik kelas dunia.
 

Armuzna adalah titik krusial.
Jika layanan solid, jemaah tenang.
Jika lengah, sorotan publik tak terelakkan.rajamedia

Komentar: