BAM DPR RI Kaget Temuan 375 Siswa SMP di Buleleng Tak Bisa Baca-Tulis!

RAJAMEDIA.CO - Buleleng, Buta Hurup – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Tamanuri, menyampaikan keprihatinan serius atas temuan 375 siswa tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, Bali, yang belum bisa membaca dan menulis.
Temuan itu mencuat dalam kunjungan kerja BAM ke Buleleng, Kamis (22/5/2025).
“Awalnya kami terperanjat. Masa iya ada siswa SMP yang tidak bisa baca tulis? Tapi laporan dari Bupati menyebut ini memang ada kelainan dan butuh penanganan cepat,” ujar Tamanuri mengutip Parlementaria, Sabtu (24/5).
Efek Domino Kenaikan Kelas Otomatis di Masa Pandemi
Menurut legislator dari Fraksi Partai NasDem ini, fenomena ini tak lepas dari praktik kenaikan kelas otomatis yang diberlakukan masif saat pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut, katanya, menciptakan “ilusi kemajuan” dalam sistem pendidikan nasional.
“Guru-guru merasa takut, merasa diancam. Jadi anak-anak tetap dinaikkan meskipun belum memenuhi syarat. Akibatnya, sampai SMP pun masih ada yang belum bisa membaca dan menulis,” tegasnya.
Mendesak Evaluasi Nasional: Tak Hanya di Buleleng
Tamanuri menegaskan bahwa fenomena ini bukan hanya terjadi di Buleleng. Ia menduga persoalan serupa tersebar di berbagai daerah, hanya saja belum terdeteksi karena ketiadaan data akurat.
“Ini harus jadi perhatian nasional. Saya harap Komisi X DPR bisa menyampaikan dalam Raker dengan Menteri. Harus ada sistem skrining dini sejak pendidikan dasar,” tambahnya.
Data Nasional Mengkhawatirkan
Sebagai catatan, data Asesmen Nasional 2023 menunjukkan bahwa 38,5 persen siswa SD belum mencapai kompetensi minimum literasi, sementara 41 persen siswa SMP juga belum melewati ambang kompetensi dasar membaca.
“Kalau anak-anak ini tidak diintervensi sejak dini, maka kita sedang membiarkan krisis pendidikan semakin dalam,” tutup Tamanuri.
Redaksi Raja Media | Suara Tegas Untuk Negeri
Hukum 3 hari yang lalu

Daerah | 1 hari yang lalu
Parlemen | 6 hari yang lalu
Dunia | 6 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Dunia | 6 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Hukum | 1 hari yang lalu
Parlemen | 4 hari yang lalu
Hukum | 2 hari yang lalu