Yusril: Pemerintah Tak Pernah Larang Nobar Film “Pesta Babi”

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah melarang masyarakat menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi”.
 

Yusril mengatakan pemerintah justru membuka ruang kritik publik terhadap proyek strategis nasional (PSN), termasuk lewat film dokumenter yang memicu perdebatan di masyarakat.
 

“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).
 

Pemerintah Bantah Ada Larangan Terpusat
 

Yusril menegaskan pembubaran nobar film “Pesta Babi” di sejumlah daerah bukan instruksi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara nasional.
 

Menurutnya, sejumlah kampus di Bandung dan Sukabumi tetap menggelar pemutaran film tersebut tanpa hambatan.
 

“Pembubaran nobar film itu bukan arahan pemerintah maupun aparat penegak hukum yang dilakukan secara terpusat,” ujarnya.
 

Ia menjelaskan polemik yang terjadi di Universitas Mataram dan UIN Mataram lebih berkaitan dengan persoalan administratif penyelenggaraan kegiatan.
 

Kritik PSN Dianggap Wajar
 

Yusril menilai isi film tersebut merupakan bentuk kritik terhadap proyek strategis nasional di Papua Selatan yang dianggap berdampak terhadap lingkungan dan hak ulayat masyarakat Papua.
 

Meski mengandung narasi yang dinilai provokatif, Yusril menyebut kritik seperti itu tetap bagian dari dinamika demokrasi.
 

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja. Walaupun memang terdapat narasi yang provokatif,” katanya.
 

Soroti Judul “Pesta Babi”
 

Yusril juga menyoroti penggunaan judul “Pesta Babi” yang menurutnya bisa memunculkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.
 

Namun ia meminta publik tidak terpancing hanya karena penggunaan judul yang kontroversial.
 

“Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi. Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral,” tegasnya.
 

PSN Papua Disebut Demi Ketahanan Pangan
 

Terkait proyek strategis nasional di Papua Selatan, Yusril membantah anggapan bahwa proyek tersebut merupakan bentuk kolonialisme modern.
 

Menurutnya, pembukaan lahan di Papua telah dimulai sejak 2022 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.
 

“PSN dibangun melalui kajian matang demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
 

Meski demikian, pemerintah disebut tetap terbuka melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan dan kekurangan pelaksanaan proyek di lapangan.