DPR Sentil BPS: Jangan Poles Data Sensus Ekonomi demi Bikin Negara Terlihat Baik-baik Saja!

RAJAMEDIA.CO - Solo, Legislator - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memberi peringatan keras kepada Badan Pusat Statistik terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
 

Esti meminta BPS menjaga integritas data dan tidak menyajikan informasi yang dimanipulasi hanya demi membuat kondisi ekonomi terlihat baik-baik saja.
 

“Data ini harus akurat, harus valid sesuai fakta, jangan karena pesanan, jangan karena ingin membuat seolah-olah kita baik-baik saja, ini justru bahaya,” tegas Esti usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (13/5/2026).
 

DPR Ingatkan Bahaya Data Palsu
 

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menilai data sensus menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dan DPR.
 

Karena itu, jika data yang dikumpulkan tidak sesuai fakta lapangan, maka kebijakan yang lahir juga berpotensi salah sasaran.
 

“Kebijakan yang nanti akan kita buat bersama antara pemerintah dan DPR tentu itu akan menjadi blunder, tidak tepat sesuai fakta,” ujarnya.
 

Menurut Esti, data ekonomi yang valid sangat penting untuk memotret kondisi riil masyarakat, termasuk perkembangan UMKM dan sektor usaha di berbagai daerah.
 

Warga Diminta Jujur Isi Data
 

Esti juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak takut memberikan data sebenarnya kepada petugas sensus.
 

Ia meminta warga tidak khawatir data yang diberikan akan berdampak pada kenaikan pajak atau kebijakan lain yang memberatkan.
 

“Mereka diminta memberikan data yang benar. Tidak perlu kemudian ragu bahwa data itu akan berkaitan nanti pajaknya besar dan yang lain sebagainya,” katanya.
 

Menurutnya, keterbukaan masyarakat justru akan membantu negara mendapatkan gambaran utuh kondisi ekonomi nasional.
 

Petugas Sensus Harus Humanis
 

Selain soal validitas data, Esti turut menyoroti kualitas tenaga lapangan yang direkrut dalam Sensus Ekonomi 2026.
 

Ia meminta BPS memberikan pembekalan yang cukup, terutama terkait etika komunikasi saat mendatangi masyarakat.
 

Esti mengingatkan pendekatan petugas sensus tidak boleh kaku apalagi menakutkan warga.
 

“Hal sederhana, untuk bisa kulo nuwun, menyapa itu bagaimana? Orang enggan juga kasih data kalau pendekatannya tidak baik,” ujarnya.
 

Menurut Esti, petugas sensus harus mampu menunjukkan identitas resmi, surat tugas, serta membangun komunikasi yang sopan dan persuasif agar masyarakat merasa nyaman memberikan data.
 

Data Jadi Penentu Kebijakan Negara
 

DPR menilai keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya diukur dari banyaknya data yang terkumpul, tetapi juga dari kualitas dan akurasi informasi yang diperoleh.
 

Karena itu, Esti menegaskan BPS harus menjaga kredibilitas lembaga dengan memastikan seluruh proses sensus berjalan objektif, transparan, dan sesuai kondisi nyata di lapangan.