Trump 2.0! Misbakhun Ingatkan Risiko Harga Minyak Tembus Asumsi APBN

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Ekonomi – Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, mengingatkan pemerintah agar waspada terhadap risiko lonjakan harga minyak global akibat eskalasi konflik Iran-Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat. 
 

Menurutnya, jika harga minyak mentah Indonesia (ICP) melampaui asumsi APBN 2025 sebesar 82 dolar per barel, tekanan terhadap anggaran subsidi dan stabilitas fiskal nasional akan semakin berat.
 

“ICP dalam APBN 2025 dipatok sebesar 82 dolar per barel. Saat ini masih aman di kisaran 75–79 dolar. Tapi jika konflik terus memburuk dan harga tembus asumsi, pemerintah harus siapkan skenario pengurangan subsidi dan kompensasi bagi masyarakat miskin,” kata Misbakhun dalam diskusi virtual bersama INDEF, Minggu (29/6/2025).
 

Ekonomi Melambat, Ancaman Trump 2.0 Bayangi Pasar
 

Misbakhun menyoroti bahwa perlambatan ekonomi Indonesia sudah terjadi sebelum konflik Iran-Israel meletus. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 tercatat hanya 4,87 persen, di bawah target APBN yang sebesar 5,2 persen. 
 

Ia menyebut bahwa ketidakpastian global dan kebijakan proteksionis Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump—yang ia sebut “Trump 2.0”—turut memicu tekanan ekonomi domestik.
 

“IMF dan Bank Dunia sudah revisi turun proyeksi pertumbuhan global. Artinya, koreksi ini bukan semata akibat konflik, tapi juga karena gejolak struktural di tingkat global,” tegas politisi Golkar ini.
 

ICP Naik? BBM Subsidi Bisa Terkerek 10 Persen
 

Menurut Misbakhun, hingga kini pendapatan negara, baik dari sektor pajak maupun non-pajak, masih berada di zona aman. Pemerintah juga belum perlu mencari pembiayaan baru selama ICP terkendali. Namun jika harga minyak menembus 90 hingga 100 dolar per barel, maka skenario darurat fiskal harus segera diberlakukan.
 

“Kalau ICP naik ke 90 atau bahkan 100 dolar, kita harus siap. Harga BBM bersubsidi bisa naik 10 persen, dan itu akan berdampak langsung ke inflasi dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
 

Meski begitu, berdasarkan simulasi yang disusun bersama ekonom termasuk dari Bank Mandiri, inflasi nasional dinilai masih terkendali. Bahkan jika ICP menyentuh 100 dolar, inflasi hanya naik ke angka 2,70 persen atau meningkat 0,32 basis poin dari posisi saat ini.
 

“Pemerintah masih punya ruang fiskal. Tapi pengurangan subsidi harus diimbangi dengan kompensasi bagi kelompok rentan agar tak ada gejolak sosial,” katanya.
 

Sinergi Lembaga dan Komunikasi Publik Jadi Kunci
 

Misbakhun, yang merupakan doktor ekonomi lulusan Universitas Trisakti, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menyusun strategi fiskal adaptif dan tangguh. Ia juga menyoroti perlunya komunikasi yang transparan kepada publik dan pelaku pasar.
 

“Jangan sampai masyarakat kaget. Pemerintah harus terus komunikasikan skenario-skenario ini agar ekspektasi tetap terjaga, dan kepercayaan pasar tidak goyah,” pungkasnya.