Tok! MKD DPR "Semprit Keras" Beniyanto Tamoreka, Dilarang Nyaleg Lagi!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akhirnya mengganjar sanksi teguran keras kepada Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Beniyanto Tamoreka, dalam kasus dugaan pelanggaran etik yang menyeruak jelang PSU di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
 

Putusan dibacakan dalam sidang MKD, Senin (26/5/2025), dipimpin langsung oleh Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam. Tak hanya ditegur, MKD juga merekomendasikan agar Beniyanto tidak lagi mencalonkan diri dari Dapil Sulawesi Tengah pada Pemilu 2029 mendatang.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam - Humas DPR RI -
 

Tiga Poin Sanksi MKD
 

“Ada tiga poin putusan. Pertama, teguran sedang. Kedua, teguran keras. Ketiga, rekomendasi agar teradu tidak nyaleg lagi dari Dapil Sulteng,” tegas Dek Gam kepada Parlementaria.
 

Dilaporkan karena Dugaan Penganiayaan
 

Kasus ini bermula dari laporan Lutfi Samaduri, anggota DPRD Banggai dari Fraksi Gerindra, yang menduga Beniyanto melakukan penganiayaan saat PSU digelar 5 April lalu. Laporan tersebut diterima MKD dan langsung diproses melalui mekanisme etik.
 

Ada Video, Ada Bukti
 

“Bukti-bukti cukup. Ada rekaman video juga. Kami putuskan sesuai mekanisme etik. Soal pidana, itu wilayah Polri,” ujar Dek Gam. Ia menegaskan bahwa MKD tidak mencampuri urusan hukum pidana, tetapi fokus pada pelanggaran etik anggota Dewan.
 

Masih Jadi Anggota DPR, Tapi Dilarang Nyaleg
 

Meski diganjar sanksi, Beniyanto tetap melanjutkan tugasnya sebagai Anggota DPR hingga masa jabatan berakhir. Namun, citranya tercoreng, dan jalan menuju Pemilu 2029 tertutup oleh rekomendasi MKD.
 

Pesan Tegas: Jaga Etika di Tahun Politik
 

“Sidang ini jadi pengingat, bahwa kehormatan Dewan harus dijaga. Apalagi saat suasana politik memanas seperti Pemilu,” pungkas Dek Gam.