BSPS Yogya Menggebrak! Ara Naikkan Kuota Rumah Rakyat dari 105 Jadi 3.000 Unit

RAJAMEDIA.CO — Bantul — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali tancap gas menjalankan program rumah rakyat di era Presiden Prabowo Subianto.
 

Kali ini, Kementerian PKP resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan lonjakan kuota yang mencolok.
 

Jika tahun 2025 bantuan BSPS di DIY hanya 105 unit, tahun 2026 melonjak drastis menjadi 3.000 unit rumah.
 

Peluncuran program dilakukan langsung Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Mendagri Tito Karnavian, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, serta Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Bantul, Kamis (4/6/2026).
 

“Tahun 2026 kita naikkan menjadi 3.000 unit. Ini bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni,” tegas Menteri Ara.
 

Rumah Layak, Hidup Lebih Bermartabat
 

Ara menegaskan BSPS bukan sekadar program renovasi rumah biasa.
 

Menurutnya, rumah layak huni akan berdampak langsung terhadap kesehatan, kenyamanan, hingga produktivitas keluarga penerima bantuan.

“BSPS bukan hanya memperbaiki rumah, tapi memperbaiki kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
 

Program ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) di berbagai daerah.
 

Rumah Tukiyem Jadi Perhatian Menteri
 

Sebelum peluncuran, Menteri Ara bersama Mendagri Tito dan Kepala BPS meninjau langsung rumah calon penerima bantuan bernama Tukiyem di Desa Srimulyo.
 

Kondisi rumah yang dinilai memprihatinkan membuat pemerintah memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.

“Kami melihat langsung kondisi rumah Ibu Tukiyem. Bantuan ini memang harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” kata Ara.
 

Data DTSEN Jadi Acuan
 

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan penerima bantuan dipastikan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
 

Menurut Amalia, Tukiyem masuk kategori desil 1 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

“Bantuan ini sudah tepat sasaran dan sesuai ketentuan Program BSPS,” jelas Amalia.
 

Pemerintah kini menjadikan DTSEN sebagai basis utama agar bantuan sosial dan program perumahan lebih akurat dan tepat sasaran.
 

Tender Rakyat Hemat Rp16,5 Juta
 

Dalam kegiatan itu, Kementerian PKP juga menggelar simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat untuk 17 penerima BSPS di Desa Srimulyo.
 

Dari total anggaran Rp297,5 juta, sistem tender rakyat berhasil menciptakan efisiensi hingga Rp16,5 juta atau sekitar 5,5 persen.
 

Ara memastikan seluruh hasil penghematan akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan.
 

“Setiap rupiah yang dihemat harus kembali kepada rakyat,” tegasnya.
 

Ekonomi Desa Ikut Bergerak
 

Menurut Ara, program BSPS bukan hanya berdampak pada perbaikan rumah warga, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.
 

Mulai dari tukang bangunan, toko material, UMKM, hingga tenaga kerja desa ikut merasakan manfaat program tersebut.
 

“Ketika rumah diperbaiki, ekonomi desa ikut bergerak,” ujarnya.
 

DPR dan Mendagri Beri Dukungan
 

Mendagri Tito Karnavian mendukung penuh program BSPS karena dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
 

Sementara Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto dan Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah memperluas akses rumah layak bagi masyarakat kecil.
 

Melalui peluncuran BSPS DIY ini, pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan program perumahan yang transparan, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi rakyat.