Tito Ultimatum Kepala Daerah: Politik Gaduh, Kemiskinan Tak Akan Turun!

RAJAMEDIA.CO — Sleman — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melontarkan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Pesannya tegas: jangan main-main dengan stabilitas politik dan keamanan jika ingin pembangunan berjalan dan kemiskinan turun.
 

Pernyataan itu disampaikan Tito usai menghadiri acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali di Hotel Marriott, Sleman, DIY, Kamis (4/6/2026) malam.
 

Menurut Tito, kondisi politik yang gaduh hanya akan menghambat roda pembangunan dan membuat program ekonomi daerah mandek di tengah jalan.
 

“Tanpa situasi politik yang kondusif, program pembangunan fisik maupun ekonomi tidak akan berjalan maksimal,” tegas Tito di hadapan para kepala daerah.
 

Stabilitas Politik Jadi Kunci
 

Mantan Kapolri itu menegaskan, stabilitas politik bukan sekadar urusan elite atau perebutan kekuasaan, melainkan fondasi utama agar rakyat bisa merasakan dampak pembangunan secara nyata.
 

Karena itu, Tito meminta kepala daerah menjaga tata kelola pemerintahan tetap sehat, aman, dan bebas konflik berkepanjangan.
 

Ia juga memberi apresiasi kepada sejumlah pemimpin daerah yang dinilai berhasil menjaga kinerja pemerintahan di tengah tekanan ekonomi dan dinamika politik nasional.
 

“Faktanya masih banyak kepala daerah yang peduli, berprestasi, dan mampu menangani kemiskinan serta pengangguran dengan baik,” ujarnya.
 

Ribuan Daerah Siap Dinilai
 

Dalam kesempatan itu, Tito mengungkapkan pemerintah akan melanjutkan gelombang penilaian terhadap sekitar 6.000 daerah di berbagai kategori.
 

Penilaian dilakukan ketat hingga akhir November 2026 untuk memastikan objektivitas sekaligus menjaga marwah pemerintah daerah.
 

Kemendagri, kata Tito, tak ingin penghargaan diberikan asal-asalan tanpa ukuran yang jelas.
 

Tito: Saya Awasi Langsung!
 

Tito bahkan menegaskan dirinya turun langsung mengawasi proses penilaian daerah berprestasi tersebut.
 

Ia memastikan indikator yang digunakan bersifat kuantitatif, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
 

“Saya awasi langsung. Kalau tidak, pemerintah daerah bisa kehilangan marwah,” katanya.
 

Penilaian itu mencakup berbagai indikator strategis seperti penanganan kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga pengendalian inflasi daerah.
 

Inflasi Nasional Masih Aman
 

Di tengah tekanan ekonomi global, Tito menyebut kondisi inflasi nasional saat ini masih terkendali.
 

Pemerintah pusat terus memantau perkembangan inflasi setiap pekan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
 

“Inflasi nasional saat ini berada di angka 3,0 persen, masih di bawah target maksimal 3,5 persen. Artinya ekonomi tumbuh dan inflasi tetap terkendali,” jelas Tito.
 

Kemendagri berharap daerah yang sudah berprestasi mampu mempertahankan kinerja mereka, sementara daerah yang masih tertinggal diminta segera berbenah demi kesejahteraan masyarakat.