TKA Bermasalah di Banyak Daerah, DPR: Jangan Korbankan Masa Depan Siswa!

RAJAMEDIA.CO - Lampung, Legislator – Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di berbagai daerah menuai sorotan tajam. Gangguan teknis mulai dari komputer error hingga server down disebut bukan kasus tunggal, melainkan terjadi di banyak wilayah.
 

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, meminta pemerintah tidak menutup mata. Ia menegaskan, masalah teknis dalam ujian berskala nasional bisa berdampak serius terhadap masa depan peserta didik.
 

Server Down, Siswa Jadi Korban
 

Dalam kunjungan kerja di Bandar Lampung, Fikri mengungkapkan bahwa kendala teknis berpotensi merusak hasil ujian siswa. Bahkan, siswa berprestasi bisa saja gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya.
 

“Masalah seperti komputer dan server ini nyata terjadi. Dan itu bisa merugikan siswa yang sebenarnya punya kemampuan baik,” tegasnya, Kamis (16/4/2026).
 

Masalah Bukan Hanya di Lampung
 

Fikri meyakini gangguan serupa juga terjadi di provinsi lain. Artinya, persoalan ini bersifat sistemik dan perlu penanganan serius di tingkat nasional.
 

Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan infrastruktur digital pendidikan.
 

Hasil Rendah, Jangan Bikin Minder
 

Di Lampung sendiri, tingkat partisipasi TKA masih berada di peringkat 25 dari 38 provinsi, dengan tingkat kelulusan baru di kisaran 10–14 persen.
 

Namun, Fikri mengapresiasi sikap terbuka pemerintah daerah yang tidak defensif menghadapi hasil tersebut.
 

“Ini bagus. Tidak kecil hati. Semua diterima sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.
 

TKA Harus Jadi Alat Evaluasi, Bukan Sekadar Tes
 

Fikri menegaskan, TKA seharusnya tidak berhenti sebagai alat ukur semata. Lebih dari itu, hasilnya harus menjadi dasar perbaikan sistem pendidikan ke depan.
 

Ia mendorong seluruh daerah menjadikan momentum ini sebagai titik balik peningkatan kualitas pendidikan nasional.
 

“Jangan berkecil hati. Justru ini jadi pijakan untuk memperbaiki ke depan,” pungkasnya.
 

Evaluasi Nasional Tak Bisa Ditunda
 

Komisi X DPR RI menilai, kejadian ini menjadi alarm keras bagi pemerintah. Sistem ujian berbasis digital harus benar-benar siap sebelum diterapkan secara luas.
 

Jika tidak, yang dipertaruhkan bukan sekadar nilai—melainkan keadilan bagi jutaan siswa Indonesia.