RI Guncang Forum Dunia: PBB Diminta Libatkan Parlemen, Bukan Hanya Pemerintah!

RAJAMEDIA.CO - Istanbul, Legislator – Delegasi Indonesia mengguncang forum dunia. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan satu hal penting: program global tak akan maksimal jika hanya bertumpu pada pemerintah.
 

Di panggung Inter-Parliamentary Union Assembly ke-152 di Istanbul, Turki, Jumat (17/4/2026), Indonesia mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membuka ruang lebih luas bagi parlemen dalam setiap agenda global.
 

Parlemen Punya Mandat Rakyat, Jangan Dikesampingkan
 

Husein menegaskan, parlemen adalah representasi langsung rakyat. Tanpa keterlibatan mereka, program global berisiko kehilangan legitimasi dan efektivitas.
 

“PBB tidak akan mencapai potensi maksimalnya jika hanya berinteraksi dengan pemerintah. Parlemen adalah kunci karena memegang mandat rakyat,” tegasnya.
 

PBB Diminta Tak Mendikte, Tapi Mendukung
 

Indonesia juga mengingatkan agar PBB tidak bersikap top-down. Setiap program harus selaras dengan prioritas nasional masing-masing negara.
 

Menurut Husein, pendekatan yang lebih fleksibel dan kolaboratif justru akan membuat program global lebih tepat sasaran.
 

“PBB harus bersifat mendukung, bukan mendikte. Program harus selaras dengan visi nasional, termasuk agenda Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
 

Belajar dari Turki
 

Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyoroti praktik di Turki yang dinilai berhasil mengintegrasikan peran parlemen dalam penanganan bencana.
 

Model ini dinilai mampu mempercepat penyusunan regulasi darurat sekaligus memperkuat distribusi bantuan.
 

“Sinergi antara lembaga internasional dan parlemen terbukti mempercepat respons di lapangan,” kata Husein.
 

Gaza Jadi Sorotan
 

Tak hanya soal tata kelola global, Indonesia juga membawa isu kemanusiaan ke meja dunia. Konflik di Gaza kembali disorot.
 

Husein menegaskan, Indonesia tidak akan berhenti mendesak PBB untuk mendorong gencatan senjata permanen.
 

“Komitmen kami jelas, dorong perdamaian penuh di Gaza,” tegasnya.
 

Reformasi PBB: Harus Lebih Inklusif dan Demokratis
 

Di akhir pernyataannya, Husein menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong reformasi PBB agar lebih inklusif dan demokratis.
 

Menurutnya, dunia membutuhkan sistem global yang tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga adil dalam representasi.
 

“Indonesia akan terus menjadi mitra aktif untuk mendorong PBB yang lebih inklusif dan menghargai peran parlemen,” pungkasnya.